Waspada
Waspada » Kalah Pilpres, 6 Kasus Besar Menunggu Pertanggung-jawaban Trump
Headlines Internasional

Kalah Pilpres, 6 Kasus Besar Menunggu Pertanggung-jawaban Trump

Sejumlah kasus besar menunggu Donald trump usai lengser dari puncak kekuasaan. Axios

WASHINGTON, AS (Waspada): Usai kalah telah dari Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menghadapi sejumlah kasus krusial yang selama ini seolah tak tersentuh saat ia menjabat sebagai kepala negara.

Dilansir BBC, Selasa (17/11/2020), sebagai presiden, Trump punya hak istimewa, antara lain perlindungan dari gugatan hokum, baik perdata maupun pidana. Tapi, hak istimewa ini tidak lama lagi akan dicabut. Begitu privilese dicabut, Trump akan menjadi warga negara biasa.

“Begitu ia meninggalkan Gedung Putih, atmosfernya akan langsung berubah,” ujar Daniel R Alonso, mantan jaksa federal dan jaksa di negara bagian New York kepada BBC. “Tak ada lagi kekuasaan yang bisa membuatnya terlindungi dari investigasi hukum,” kata Alonso.

Yang paling mengkhawatirkan bagi Trump dan perusahaan real estatnya, Trump Organization, adalah penyelidikan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum di New York. Di luar itu, ada kasus-kasus lain yang menunggu, berikut beberapa di antaranya.

1. Kasus ‘uang tutup mulut’ bintang porno

Model majalah dewasa Playboy, Karen McDougal, dan bintang film porno, Stormy Daniels, mengklaim menerima uang agar tak membongkar hubungan seksual mereka dengan Trump, menjelang pemungutan suara Pilpres 2016. Kasus ini dikenal dengan skandal ‘uang tutup mulut’.

Ketika McDougal dan Daniels mengungkap keberadaan ‘uang tutup mulut’ pada 2018, aparat penegak hukum menggelar investigasi pidana. Fokus penyelidikan adalah Michael Cohen, pengacara pribadi Trump.

Saat diselidiki, Cohen mengaku mengatur pembayaran ke McDougal dan Daniels. Oleh pengadilan, pembayaran kepada dua perempuan ini ditetapkan sebagai pelanggaran pendanaan kampanye dan Cohen dijatuhi hukuman penjara tiga tahun pada 2018.

2. Kasus dugaan pelecehan seksual

Trump dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan yang terjadi dalam beberapa dekade. Trump sendiri menolak semua dakwaan dan menggambarkannya sebagai “kampanye hitam untuk menghancurkan reputasi dirinya”.

Banyak di antara para perempuan ini yang buka suara saat kampanye Pilpres 2016. Saat itu, Trump berjanji akan menuntut mereka, namun hingga sekarang langkah itu tidak juga ia ambil. Justru dua perempuan sudah menggugat Trump.

Salah satunya, E Jean Carroll, kolumnis untuk majalah Elle, yang menuduh Trump memperkosanya di ruang ganti di toko mewah di Manhattan pada 1990-an. Dalam gugatannya, Carroll mengatakan Trump mencermarkan nama baik dirinya karena Trump mengatakan “tak mungkin memperkosa karena Carroll bukan tipenya”.

Carroll meminta ganti rugi dan mendesak Trump untuk mencabut ucapannya. Gugatan juga dilayangkan oleh Summer Zervos, mantan peserta di acara televisi Trump, The Apprentice.

Zervos menuduh Trump melakukan serangan seksual dalam pertemuan membahas lowongan pekerjaan di satu hotel di Beverly Hills tahun 2017. Zervos memasukkan gugatan pencemaran nama baik pada 2017 dan menuntut ganti rugi setidaknya US$3.000.

3. Kasus Mary Trump

Gugatan Mary Trump, keponakan Presiden Trump, dimasukkan ke pengadilan pada September lalu. Dalam gugatan ini, Mary menuduh sang paman dan saudara-saudaranya melakukan penipuan terhadap dirinya terkait warisan dan perusahaan keluarga.

Gugatan menyebutkan, Trump dan saudara-saudaranya “melakukan tindakan untuk mengalihkan dana yang mestinya menjadi hak Mary Trump”.

Dikatakan pula dalam gugatan itu “mereka menipunya dengan tidak mengungkap berapa sebenarnya nilai warisan yang mestinya ia terima”. Mary Trump menuntut ganti rugi setidaknya US$500.000.

4. Memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi

Trump dituduh mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik. Larangan memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tertulis dalam konstitusi Amerika Serikat.

Ada aturan di konstitusi yang mewajibkan semua pejabat federal, termasuk presiden, mendapatkan persetujuan Kongres sebelum menerima keuntungan atau manfaat dari negara-negara lain.

Ada tiga gugatan di Washington yang menuduh Trump tidak meminta persetujuan Kongres. Salah satunya, menjamu tamu-tamu resmi negara di Trump International Hotel di Washington DC. Tindakan Trump ini dianggap sebagai pelanggaran hukum.

5. Penggelapan pajak

Di luar empat kasus tersebut, ada kasus penggelapan pajak yang juga dituduhkan kepada Trump.  Jaksa di Manhattan, Cyrus Vance, sudah meminta laporan keuangan Trump, termasuk dokumen pembayaran pajak selama Trump menjabat sebagai presiden dalam delapan tahun terakhir.

Di pengadilan, tim Trump menolak permintaan Vance dengan dalih kasus ini bermotif politik. Oktober lalu, pengadilan banding federal menolak alasan Trump. Vance menyatakan dokumen pembayaran pajak Trump sangat penting.

6. Kecurangan pajak

Pada Februari 2019, kepada para anggota Kongres, pengacara pribadi Trump, Cohen, mengatakan bahwa sang presiden menggelembungkan nilai aset properti untuk mendapatkan pinjaman dan mengecilkan nilai aset ini untuk mengurangi besaran pajak yang harus ia bayar.

Pihak Trump mengatakan, aparat melakukan “balas dendam politik” dengan melakukan investigasi kasus ini. Kasus tersebut ditangani jaksa New York, Letitia James. Ia masih memerlukan dokumen dan kesaksian dari Trump jika ingin memajukan investigasi. (bbc/m11)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2