Oleh Hasrul Harahap
Jika Prabowo mampu memimpin dengan ketegasan militernya dan Gibran membawa inovasi serta semangat reformasi birokrasi yang lebih modern, ada potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan
Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang menandai awal dari babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Kombinasi antara sosok yang matang secara politik dengan pengalaman panjang seperti Prabowo, serta Gibran yang mewakili generasi muda dengan energi dan inovasi, menimbulkan ekspektasi tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.
Terlebih lagi, susunan kabinet yang akan mereka bentuk menjadi sorotan utama, karena dianggap akan menjadi penentu arah pemerintahan lima tahun ke depan. Salah satu tantangan besar pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan adalah bagaimana menyusun kabinet yang dapat mewakili keberagaman Indonesia, baik dari segi latar belakang politik, sosial, maupun profesionalisme.
Dengan latar belakang militer dan pengusaha, Prabowo dan Gibran diharapkan mampu meramu kabinet yang terdiri dari teknokrat, politisi, dan profesional yang mumpuni. Kabinet yang tidak hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, tetapi benar-benar terdiri dari orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Sebagai presiden, Prabowo diharapkan bisa memilih menteri yang mampu menangani isu-isu krusial seperti perekonomian, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur dengan cara yang inovatif. Gibran, dengan citra modern dan dekat dengan generasi muda, diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih segar dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan sosial global.
Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat, termasuk masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, ketimpangan sosial, dan tekanan global seperti inflasi dan fluktuasi harga komoditas. Prabowo sebagai presiden memiliki reputasi sebagai sosok yang tegas dan nasionalis, yang diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi asing sambil melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya, Gibran, dengan pendekatannya yang lebih modern, diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang mendukung sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan teknologi digital. Sektor-sektor ini merupakan pilar penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi di era digital.
Fokus Sektor Pertanian
Prabowo dikenal dengan gagasannya tentang kemandirian pangan dan energi. Sebagai bagian dari kabinet ini, diharapkan ada fokus besar pada revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Indonesia masih menghadapi ketergantungan yang tinggi pada impor pangan, dan hal ini perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat. Selanjutnya, Gibran, yang selama ini mengedepankan pembangunan infrastruktur modern di kota Solo, diharapkan membawa semangat yang sama dalam skala nasional. Sinergi antara Prabowo dan Gibran dalam mendorong pembangunan fisik maupun ekonomi digital dapat menjadi pendorong bagi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu harapan besar kepada kabinet Prabowo-Gibran adalah bagaimana mereka akan menangani isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan sosial. Prabowo selama ini dikenal dengan pandangannya yang tegas mengenai pertahanan, namun sebagai presiden, dia harus lebih fokus pada kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, Gibran diharapkan membawa pendekatan baru dalam menangani isu-isu sosial ini. Pengalaman Gibran sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan mengerti kebutuhan generasi muda dapat memberikan perspektif baru dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan futuristik.
Sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah mendasar. Beberapa tantangan utama meliputi. Ketergantungan pada Impor Pangan Meski Indonesia kaya akan lahan pertanian, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan seperti beras, jagung, dan kedelai masih tinggi. Ini menandakan bahwa produksi dalam negeri belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya produktivitas akibat teknologi yang ketinggalan zaman dan keterbatasan akses petani terhadap modal.
Rendahnya Kesejahteraan Petani Meski berperan penting dalam menyuplai kebutuhan pangan nasional, kesejahteraan petani masih rendah. Hal ini tercermin dari harga komoditas yang sering tidak stabil, infrastruktur yang kurang memadai, hingga akses yang sulit terhadap pasar. Petani sering kali terjebak dalam rantai distribusi yang panjang, sehingga margin keuntungan mereka minim. Selanjutnya, dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan oleh petani. Cuaca yang tak menentu, banjir, dan kekeringan telah mengganggu siklus produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan risiko gagal panen. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan iklim ini. Pembangunan pertanian di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran berpeluang menjadi titik balik bagi Indonesia menuju kemandirian pangan.
Dengan kebijakan yang tepat, fokus pada teknologi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan petani, pemerintahan ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih solid. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk perubahan iklim dan ketergantungan pada impor. Jika pemerintahan ini berhasil mengatasi tantangan tersebut dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik petani, pengusaha, maupun generasi muda, maka sektor pertanian Indonesia akan memasuki era baru yang lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum
Salah satu janji besar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi. Isu korupsi selalu menjadi sorotan tajam di Indonesia, di mana kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan elite politik kerap mencuat dan memicu kekecewaan masyarakat. Sebagai pemimpin, Prabowo dan Gibran menghadapi ekspektasi yang tinggi untuk memastikan bahwa pemerintahan mereka mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik-praktik koruptif.
Korupsi yang Sistemik Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah sistemik yang menjangkiti berbagai sektor, mulai dari birokrasi hingga lembaga penegak hukum itu sendiri. Struktur yang kompleks dan ketergantungan pada kekuasaan politik membuat penegakan hukum terhadap korupsi menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Prabowo dan Gibran adalah bagaimana menghadapi kekuatan politik dan ekonomi yang mungkin mencoba mempertahankan status quo.
Di masa lalu, seringkali terjadi intervensi politik dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau aktor dengan kepentingan ekonomi besar. Agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu menjamin independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dari tekanan politik. Reformasi Birokrasi yang Mandek Selain korupsi, birokrasi di Indonesia dikenal lamban dan kerap kali berbelit-belit, yang juga menjadi sarang bagi praktik-praktik korupsi.
Reformasi birokrasi yang seharusnya menjadi prioritas sering kali tidak berjalan maksimal karena resistensi dari dalam. Tantangan ini perlu diatasi agar birokrasi dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Prabowo dan Gibran perlu memperkuat KPK sebagai lembaga independen yang selama ini berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi. Penguatan KPK dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi yang mengatur wewenang KPK, melindungi anggotanya dari intervensi politik, serta memastikan sumber daya yang memadai agar lembaga ini mampu bekerja lebih efektif. Di bawah pemerintahan sebelumnya, KPK sempat melemah akibat revisi undang-undang yang membatasi kewenangannya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat meninjau ulang regulasi ini dan memulihkan kekuatan penuh KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, Reformasi di Tubuh Kepolisian dan Kejaksaan Selain KPK, reformasi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga menjadi agenda penting. Reformasi ini mencakup pembersihan internal dari oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum.
Gibran sebagai wakil presiden diharapkan dapat membawa semangat reformasi birokrasi yang lebih tajam, mengingat pengalamannya sebagai wali kota Solo yang dikenal tegas dan berfokus pada penyelesaian masalah di tingkat lokal. Pemberian Hukuman yang Lebih Berat Pemerintahan ini juga perlu memastikan bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi ditegakkan dengan tegas. Pemberian hukuman yang berat dan sesuai dengan perbuatan korupsi yang merugikan negara dapat memberikan efek jera. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mendorong revisi undang-undang terkait hukuman korupsi, yang memungkinkan penerapan sanksi lebih tegas, termasuk penyitaan aset yang lebih luas.
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Pemberdayaan masyarakat sipil melalui pendidikan antikorupsi, keterbukaan informasi publik, serta forum-forum diskusi akan memperkuat kontrol publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Masyarakat yang lebih sadar dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan akan menciptakan tekanan sosial yang lebih besar terhadap praktik korupsi.
Sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming membawa harapan bagi perubahan yang lebih inovatif dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Gibran, yang berasal dari generasi muda dan memiliki rekam jejak bersih, diharapkan mampu mendorong reformasi di tubuh birokrasi dengan lebih berani. Pengalaman Gibran sebagai pengusaha muda juga bisa berperan dalam mengembangkan sistem teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.
Gibran juga diharapkan menjadi jembatan antara generasi muda dan pemerintahan, mendorong partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan dekat dengan rakyat, Gibran dapat mempengaruhi perubahan budaya politik dan birokrasi menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi tantangan besar yang akan menentukan keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski tantangan yang dihadapi besar, dari korupsi yang sistemik hingga intervensi politik, ada harapan bahwa kombinasi pengalaman dan semangat muda yang mereka bawa dapat mendorong reformasi yang lebih mendalam.
Jika Prabowo mampu memimpin dengan ketegasan militernya dan Gibran membawa inovasi serta semangat reformasi birokrasi yang lebih modern, ada potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Namun, keberhasilan mereka juga bergantung pada seberapa serius mereka memperkuat lembaga penegak hukum dan menciptakan kebijakan yang tegas serta konsisten dalam menghadapi korupsi di semua lini. Hanya dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat pemerintahan yang bebas dari korupsi dapat diwujudkan.
Penulis adalah Dekan Fisip Universitas Jakarta.
