Waspada
Waspada » Joint Venture Agreement BUMD Pemkab Aceh Tamiang Diduga Cacat Hukum
Aceh Headlines

Joint Venture Agreement BUMD Pemkab Aceh Tamiang Diduga Cacat Hukum

BUPATI Aceh Tamiang, H Mursil sedang menyaksikan acara penandatangan kerja sama atau Joint Venture Agreement antara PT Kwala Simpang Petroleum dengan PT Labang Donya Perkasa yang berlangsung di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Rabu (12/8) dua pekan yang lalu. Waspada/Ist
BUPATI Aceh Tamiang, H Mursil sedang menyaksikan acara penandatangan kerja sama atau Joint Venture Agreement antara PT Kwala Simpang Petroleum dengan PT Labang Donya Perkasa yang berlangsung di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Rabu (12/8) dua pekan yang lalu. Waspada/Ist

KUALASIMPANG (Waspada): Joint Venture Agreement antara PT Kwala Simpang Petroleum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Aceh Tamiang dengan PT Labang Donya Perkasa yang menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengolah sumur minyak tua di area Field Rantau diduga cacat hukum.

Pasalnya, naskah kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kwala Simpang Petroleum, Fauzi dan nota penandatanganan tersebut juga turut disaksikan oleh Bupati Aceh Tamiang dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan dokumen hasil penelusuran Waspada, Rabu (26/8), pihak Humas Setdakab Aceh Tamiang menyebarkan acara kegiatan penandatanganan tersebut berbunyi dalam mendongkrak roda perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam segala sektor, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang secara khusus menyelenggarakan acara seremonial penandatanganan Joint Venture Agreement antara PT Kwala Simpang Petroleum dengan PT Labang Donya Perkasa di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Rabu (12/8).

Kegiatan ini juga diiringi dengan Temu Ramah bersama Aceh Business Community (ABICOM), dengan tujuan menjalin kerjasama dalam kegiatan investasi melalui potensi yang dimiliki Bumi Muda Sedia.

Acara diawali dengan Penandatanganan Kerjasama Operasi (KSO) Pekerjaan Pengelolaan Sumur Minyak Wilayah Kualasimpang Timur-Bukit Tiram antara kedua belah pihak yang disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Tamiang H Mursil, SH, MKn, dan dilanjutkan dengan arahan dan sambutan dari Bupati Mursil.

Kehadiran mereka, diharapkan oleh Bupati Mursil menjadi langkah awal pelaksanaan kegiatan Investasi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Sehingga sebagai Kepala Daerah, perlu membuka pintu agar investor mau menanamkan modalnya di Aceh Tamiang agar geliat ekonomi secara perlahan tumbuh dan masyarakat Aceh Tamiang sejahtera.

Dalam pada itu, Mursil juga mengucapkan selamat kepada PT Kwala Simpang Petroleum dan PT Labang Donya Perkasa atas keberhasilannya mendapatkan pekerjaan pengelolaan Sumur Migas PT Pertamina Kuala Simpang Timur-Bukit Tiram.

“Dengan dilaksanakan kerjasama ini, semoga dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan dan kemajuan Ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang serta menjadi langkah awal pergerakan kegiatan investasi di sini”, harapnya.

Berdasarkan penelusuran Waspada, Direktur Utama PT Kwala Simpang Petroleum, Syahril sudah lama meninggal dunia.

Anehnya, pada acara teken naskah kerjasama antara PT Kwala Simpang Petroleum dengan PT Labang Donya Perkasa tersebut muncul Fauzi sebagai Direktur Utama PT Kwala Simpang Petroleum.

Fauzi ketika dikonfirmasi Waspada, Rabu(26/8), membenarkan dirinya yang meneken naskah kerjasama tersebut.

“Memang benar saya yang teken naskah kerjasama tersebut, tetapi saya bukan sebagai Direktur Utama, saya sebagai Direktur PT Kwala Simpang Peteroleum dan Yusran sebagai Komisaris PT Kwala Simpang Petroleum,” tegas Fauzi.

Fauzi juga menjelaskan, memang tidak ada Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menetapkan dirinya sebagai Direktur dan Yusran sebagai Komisaris, namun pada tahun 2019 sudah ada akte dari Menteri Hukum dan HAM yang menempatkan dirinya sebagai Direktur dan Yusra sebagai Komisaris.

”Saya juga pernah ditugaskan oleh Bupati untuk pergi ke Jakarta dalam urusan untuk izin KSO pengolahan sumur minyak tua milik Pertamina. Biaya keberangkatan saya ke Jakarta menggunakan uang negara atau uang Pemkab Aceh Tamiang,” ujar Fauzi.

Berdasarkan penelusuran Waspada, Fauzi adalah terdaftar sebagai caleg DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif Dapil 2 Aceh Tamiang Tahun 2019 dari Partai Gerindra dan kini juga sebagai staf tenaga Pakar Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto.

Sedangkan Yusran adalah caleg DPRA Dapil Kota Langsa-Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif 2019.

Berdasarkan penelusuran Waspada, Fauzi dan Yusran belum mengundurkan diri dari anggota Partai Gerindra dan Partai PKS.

Selain itu, Fauzi dan Yusran juga tidak mempunyai pengalaman lima tahun bekerja di perusahaan minyak dan gas.

Berdasarkan analisis Waspada, menurut Qanun Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendirian BUMD PT Kwala Simpang Petroleum persyaratannya untuk menjadi Direktur dan Komisaris, antara lain bukan pengurus Parpol dan bukan caleg serta mempunyai pengalaman kerja paling sedikit lima tahun di perusahaan minyak dan gas.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Salah satu persyaratan agar dapat diangkat sebagai Direktur dan Komisaris adalah bukan pengurus dan anggota Parpol serta bukan Caleg.

Ketika hal tersebut dikomfirmasi Waspada kepada Fauzi, dirinya menyatakan sudah mengundurkan diri sebagai anggota Parpol dan Caleg.

Namun ketika Waspada menanyakan apakah sudah pernah membuat surat pengunduran diri sebagai anggota Parpol dan Caleg?

Fauzi tidak dapat menunjukkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Parpol dan Caleg.

Sedangkan Yusran sampai berita ini dikirim ke redaksi belum diperoleh konfirmasi yang disebut Fauzi sebagai Komisaris PT Kwala Simpang Petroleum. (b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2