Waspada
Waspada » IPKIN Serukan Pilkada Medan Tanpa Hoax
Headlines Medan

IPKIN Serukan Pilkada Medan Tanpa Hoax

DISKUSI yang digelar oleh IPKIN Sumut dengan tema Pilkada Tanpa Hoax di Medan, Senin (14/9). Waspada/Yuni Naibaho
DISKUSI yang digelar oleh IPKIN Sumut dengan tema Pilkada Tanpa Hoax di Medan, Senin (14/9). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Ikatan Profesi Komputer Informatika Indonesia (IPKIN) menyerukan kepada seluruh pihak agar menghindari informasi hoax terutama berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan berlangsung pada 23 daerah di Sumatera Utara.

Hal ini agar proses berjalannya Pilkada 2020 berjalan dengan baik dan masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang baik tentang ajang politik lima tahunan tersebut.

“Kami yakin tanpa informasi bohong, maka Pilkada akan menjadi ajang demokrasi yang sehat untuk membangun masyarakat,” kata Sekretaris IPKIN Sumatera Utara, Fauzan Rahmadi dalam diskusi ‘Pilkada Tanpa Hoax’ di Cafe Nominal, Jalan Dr Mansyur, Medan, Senin (14/9).

Fauzan mengatakan informasi hoax saat ini menjadi hal yang massif yang bermunculan hampir setiap hari.

Meski penegakan hukum terhadap para pelaku penyebarannya terus dilakukan, namun intensitas munculnya informasi hoax tetap tinggi.

“Mungkin ini karena berkaitan dengan undang-undang ITE sehingga yang sering kita lihat sosok yang diproses hukum adalah yang mentransmisikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang mengaku aplikasi WhatsApp (WA) pribadinya dibajak.

Apalagi peretasan tersebut tidak dilaporkan oleh Akhyar Nasution ke aparat penegak hukum.

“IPKIN Sumut perlu mengkaji pernyataan Pak Akhyar, jangan dibiarkan mengambang, ada IPKIN yang bisa membantu membuktikannya,” imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa ciri-ciri ketika aplikasi WA dibajak.

Pertama, ketika paket data dimatikan, tapi tetap online.

“Itu sederhananya. Dua sampai tiga jam bisa diketahui siapa yang meretas sebenarnya,” tuturnya.

Aplikasi WhatsApp, kata dia, terhubung dengan nomor telepon dan juga akun media sosial.

“Aneh ketika hanya wa yang diretas, wa pasti terkoneksi ke facebook atau gmail. Betul atau tidak, kami menyarankan agar dilaporkan, jangan dibiarkan, seolah mencari simpati,” urainya.

Seperti diketahui, WA pribadi Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution sejak beberapa hari lalu dijabak oleh orang tidak bertanggung jawab.

Pembajakan itu berujung pengiriman pesan kepada salah satu Camat yang isinya meminta sumbangan.

Sebelumnya Ketua IPKIN Sumatera Utara Syahril Effendi mengatakan banyak sekali persoalan yang muncul dalam bidang informatika.

Akibat terbesarnya adalah banyaknya masyarakat yang terkecoh karena para pelaku membuat informasi hoax menjadi seolah adalah informasi yang benar.

“Kewajiban bagi IPKIN untuk bisa mengcounter isu hoax ini karena kami bekerjanya di bidang IT,” tegasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Univeristas Sumatera Utara (USU), Dr Mirza Nasution mengatakan dalam konstitusi memang diatur mengenai hak dalam memperoleh informasi, mengelola dan menyebarkannya.

Akan tetapi dari sisi penegakan hukum, hak tersebut menjadi tidak mutlak lagi mengingat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai efek dari informasi yang disebarkan.

“Tools untuk melihat apakah sebuah informasi itu benar atau tidak adalah aturan yang ada dalam hukum. Dan kemudian persoalannya bukan hanya benar dan salah, namun dalam konstruksi hukum juga menyangkut etik dan moral,” pungkasnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2