Waspada
Waspada » Investasi Miras Tuai Penolakan
Headlines Nusantara

Investasi Miras Tuai Penolakan

 

JAKARTA (Waspada): Investasi minuman keras yang dicanangkan pemerintahan Jokowi menuai penolakan dari berbagai elemen di masyarakat.

Mulai lembaga tinggi hingga daerah.

Diantaranya PPP, PAN dan PKS.

Demikian informasi Waspada himpun dari berbagai sumber, Senin (1/3).

Meski Presiden Joko Widodo menerapkan investasi miras ini di wilayah timur, justru elemen masyarakatnya menolak, diantaranya Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan pihaknya menolak langkah Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri miras dari skala besar hingga kecil di Papua.

Ia mengaku pihaknya tidak pernah diajak untuk berpartisipasi dalam menyusun aturan tersebut oleh pemerintah pusat selama ini.

“Tidak pernah dilibatkan (bahas Perpres Miras-red). MRP dengan tegas menolak Perpres tentang miras dan meminta kepada presiden segera cabut Perpres nomor 10 tahun 2021. Segera cabut!” kata Timotius, Minggu (28/2) malam.

Timotius sangat menyesalkan langkah yang diambil Jokowi usai mengeluarkan aturan tersebut.

Ia menilai para pemangku adat dan para tokoh agama di Papua selama ini sudah bersama melawan penyebaran minuman keras di tengah masyarakat.

Bahkan kata dia, pemerintah Papua melalui Gubernur Papua Lukas Enembe telah meneken Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Bumi Cenderawasih.

“Kami MRP yang mewakili rakyat Papua, lebih khusus rakyat Orang Asli Papua sangat menyesal dengan surat presiden terkait dengan penanaman modal miras di Papua tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Timotius menegaskan peredaran miras di Papua selama ini sudah mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Bahkan kata dia, penyalahgunaan miras juga mengganggu ketentraman umat beragama di Papua selama ini.

“Sehingga kami menolak adanya industri Miras di tanah Papua,” kata dia.

Papua menjadi salah satu dari tiga provinsi lain yang diberikan izin pembuatan industri miras di Indonesia, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Sementara Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid mengkritik izin investasi miras yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Ia menyebut, regulasi tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara.

“Saya selaku Wakil Ketua MPR menolak keras perpres miras sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara (untuk-red) melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Jazilul, Minggu (28/2).

Dia berkata, miras memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Jazilul pun mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa pemabuk.

“Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya,” katanya.

Jazilul melanjutkan, investasi miras tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi bangsa ini dimasa yang akan datang.

Ia meminta pemerintah tidak menukar kesehatan masyarakat dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras.

“Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan,” ucap Waketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partananan Daulau mendesak pemerintah segera mengkaji dan mengevaluasi Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurutnya, aturan terkait investasi miras di regulasi tersebut sangat berpotensi menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.

“Harus di-review dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak,” ucapnya.

Ia mengaku khawatir keberadaan regulasi itu akan membuat peredaran miras di tengah masyarakat semakin merajalela.

Menurutnya, regulasi itu juga dikhawatirkan akan membuat peredaran miras oplosan, ilegal, dan palsu semakin marak di masyarakat.

“Kalau dikatakan bahwa investasi miras hanya diperbolehkan di beberapa provinsi, pertanyaannya apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain? Sedangkan sekarang saja dimana belum ada aturan khusus seperti ini, perdagangan miras sangat banyak ditemukan di tengah masyarakat,” ucap ketua DPP PAN ini.

Jokowi membuka izin investasi untuk industri miras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Dengan catatan, investasi hanya diberlakukan di daerah tertentu.

Izin investasi miras itu tertuang di Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Daerah yang diperbolehkan jadi tujuan investasi miras yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Jika penanaman modal di luar daerah tersebut, harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Masih dari wilayah Timur, hal senada dengan Wakil Ketua MPR, Sultan Tidore, Maluku Utara, Husain Alting Sjah rupanya tidak menyambut baik adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait Izin Investasi Minuman Keras (Miras).

Sultan berpendapat, dilegalkannya miras tentu tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam menunaikan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

“Sila kesatu Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mau berketuhanan yang maha esa jika di dimensi yang lain kita masih melegalkan dan menghalalkan sesuatu yang dilarang Tuhan?” ujarnya, Minggu (28/2).

Husain mengatakan dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban umum, ia menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mengkaji kembali aturan yang mengatur soal investasi miras hingga skala eceran tersebut.

“Bagaimana kita bisa menciptakan ketertiban umum, sebagaimana amanat UU? Miras ini dari sisi mudarat dan manfaat lebih banyak mudaratnya dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata hampir di seluruh dunia,” katanya. (m14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2