Waspada
Waspada » Interupsi Pemekaran Kecamatan Percut Seituan Warnai Paripurna Propemperda
Headlines Sumut

Interupsi Pemekaran Kecamatan Percut Seituan Warnai Paripurna Propemperda

ANGGOTA DPRD Deliserdang, Rakhmadsyah, Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar, Zul Amri dan Sekwan Rahmad usai paripurna. Waspada/Edward Limbong
ANGGOTA DPRD Deliserdang, Rakhmadsyah, Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar, Zul Amri dan Sekwan Rahmad usai paripurna. Waspada/Edward Limbong

DELISERDANG (Waspada): Kecamatan Percut Seituan untuk di mekarkan mewarnai interupsi Rapat Paripurna pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di ruang Paripurna DPRD Deliserdang, Jumat (3/7).

Pantauan Waspada, rapat paripurna pengesahan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke dalam Propemperda itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Deliserdang Amit Damanik dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Deliserdang Tengku Achmad Thalaa Syariful Alamsyah dan Nusantara Tarigan Silangit.

Dengan turut dihadiri Wakil Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar, Sekdakab Darwin Zein dan lainnya.

Dalam rapat Paripurna Propemperda ada 14 Ranperda  data yang dibacakan terdiri dari 9 Ranperda usulan Pemkab dan 5 usulan inisiatif DPRD Deliserdang.

Awalnya pembacaan dilakukan dari DPRD yakni disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deliserdang Zul Amri.

Selanjutnya dari Pemkab Deliserdang dibacakan Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar.

Interupsi saat itu diawali oleh Anggota DPRD Deliserdang, Rakhmadsyah setelah Zul Amri selesai membacakan usulan dari DPRD Deliserdang.

“Izin pimpinan saya Rakhmadsyah dari Fraksi KBNR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terus terang apa yang disampaikan sangat melukai masyarakat Percut Seituan karena kondisi saat ini di Kecamatan Percut Seituan yang dari dulu sudah dibahas pemekaran Kecamatan Percut Seituan,” kata Rakhmadsyah.

Rakhmadsyah melontarkan kekecewaannya sebab meskipun Ranperda tentang Pemekaran dan Penataan Kecamatan sudah bertahun dimasukkan dalam Propemperda namun pada tahun ini Ranperda itu tidak lagi dimasukkan dalam daftar Propemperda.

“Saat itu sudah dibahas dan sudah dibuat Pansus (Panitia Khusus) tapi karena judul yang dibuat tidak bisa disahakan di sidang Paripurna ini,” ungkapnya.

Judul yang dimaksud Rakhmadsyah yakni Pemekaran dan Penataan Kecamatan yang didalamnya termasuklah  pemekaran Kecamatan Percut Seituan, Hamparanperak dan Penataan Kecamatan Sunggal dan Labuhan Deli.

“Akhirnya saat itu kita rekomendasikan kepada pemerintah pada waktu itu dengan judul hanya pemekaran. Namun gagal kembali karena berkaitan dengan Pilkada dan Pemilu Legislatif,” sebutnya.

Ranperda tentang Pemekaran dan Penataan Kecamatan dihapus dari daftar Propemperda oleh DPRD dan Pemkab pada tahun 2020 ini Rakhmadsyah pun mengakui masyarakat Percut Seituan sangat kecewa.

“Hari ini 470 ribu masyarakat kecewa karena Pemerintah tidak memasukkan ini kembali untuk dibahas,” kesalnya.

Berjuangnya Rakhmadsyah dan mengupayakan dalam rapat paripurna agar Ranperda tentang Pemekaran Kecamatan Percut Seituan bisa kembali dimasukkan dalam Propemperda.

Dia menyebut didasari agar pelayanan bagi masyarakat di Percut Seituan dengan jumlah penduduk 470 ribu supaya prima dengan di mekarkan menjadi dua kecamatan.

“Bagaimana pelayanan prima yang diberikan pemerintah kepada 470 ribu orang kalau hanya di naungi oleh satu kecamatan saja. Maka sangat layak kecamatan Percut Seituan di mekarkan menjadi dua kecamatan,” katanya.

“Siapapun Camat yang ditempatkan di Percut Seituan itu, pastilah tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Hari ini saya mengajak teman (DPRD) khususnya dari Dapil VI untuk membuka hatinya bahwa ini adalah murni kepentingan masyarakat,” tambah Rakhmadsyah.

Rakhmadsyah mengakui, bahwasanya dirinya bersama tokoh Kecamatan Percut Seituan sudah bermusyawarah, baik nama kecamatanya sudah disiapkan dengan nama Percut Deli.

Begitu juga dengan lahan perkantorannya.

Sementara  Zul Amri mengakui, apa yang disampaikan Rakhmadsyah benar adanya.

“Perlu di informasikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh bapak Rakhmadsyah itu benar adanya yang pertama sesungguhnya pada tahun 2017 rencana Penataan Kecamatan dan Pemekaran Kecamatan itu telah di Pansuskan bahkan ketua Pansusnya itu adalah pak Rakhmadsyah sendiri,” akunya.

“Namun ketika itu kita semua dalam panitia Pansus menemukan ada berapa hal yang belum selesai dalam pembahasan subtansi pemekaran dan penataan tersebut. Oleh sebab itu, pada tahun 2017 Pansus itu dihentikan karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada,” tambah Zul Amri.

Zul Amri juga mengakui, dari Pemkab Deliserdang juga saat ini tidak ada mengusulkan Kecamatan Percut Seituan untuk di mekarkan menjadi dua kecamatan.

“Nah hari ini tidak ada satupun dari OPD kembali membahas terhadap persoalan pemekaran tersebut. Oleh sebab itu kami dari tim Bapemperda tidak lagi membahas masalah itu. Dan kami telah menyiapkan satu drap hukumnya untuk membatalkan karena alasan-alasan subtansi,” tuturnya.

Meski dari dapil VI ada 11 kursi anggota DPRD Deliserdang namun saat itu hanya Rakhmadsyah yang tampak bersuara di dalam paripurna.

Karena kalah suara dan mendapat persetujuan untuk disahkan akhirnya Amit Damanik pun mengetuk palu dan mengesahkan hanya 14 Ranperda saja yang dimasukkan dalam Propemperda tahun 2020.

Saat itu Rakhmadsyah yang sudah tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Deliserdang tampak lesu begitu rekan-rekannya yang lain setuju hanya 14 Ranperda yang dimasukkan dalam Propemperda. (a16/a01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2