Waspada
Waspada » Imum Dan Tuha Peut Tak Bergaji Dewan Pidie Sepakat Tambah Honor
Aceh Headlines

Imum Dan Tuha Peut Tak Bergaji Dewan Pidie Sepakat Tambah Honor

KETUA Komisi C DPRK Pidie Tgk Jailani Yacob bersama angotanya memberi keterangan Pers usai Dewan Pidie sepakat tambah honor, Rabu (15/1) Waspada/Muhammad Riza
KETUA Komisi C DPRK Pidie Tgk Jailani Yacob bersama angotanya memberi keterangan Pers usai Dewan Pidie sepakat tambah honor, Rabu (15/1) Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): Menyusul Imum, Bilal Meunasah dan Tuha Peut termasuk beberapa jabatan perangkat gampong (desa) lainnya tidak memperoleh penghasilan tetap (Siltap) sesuai Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2019 dari pemerintah pusat, Dewan Pidie sepakat tambah honor.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie sepakat honor Imum, Bilal Meunasah dan Tuha Peut gampong di daerah itu di tambah senilai Rp 100.000/orang. Penambahan itu akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK) Pidie 2020.

Rapat kerja komisi satu DPRK Pidie bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), itu berlangsung di Gedung DPRK Pidie. Rapat itu, dipimpin Ketua Komisi satu Tgk Jailani Yakob, biasa disapa Atok Jailani. Sedabgkan TAPD Pidie dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Mutiin, SIp. MSi.

“Tadi kami komisi satu DPRK Pidie telah melakukan rapat kerja dengan TAPD Pidie. Dalam rapat itu, kita minta pada Pemkab Pidie, supaya pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Pidie tahun 2020, itu dapat ditambah Rp 100.000 untuk Tuha Peut,Bilal Meunasah dan Imum Meunasah” kata Ketua Komisi 1 DPRK Pidie Tgk Jailani Yacob. Rabu (15/1) pagi.

Menurut dia, Dewan Pidie sepakat tambah honor terhadap perangkat gampong tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Penambahan honorium untuk beberapa perangkat gampong tersebut karena untuk beberapa jabatan seperti Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Menasah, karena jabatan-jabatan itu di gampong, tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 20-2019 tentang dana desa.

Dimana jelas Atok Jailani, di dalam PP tersebut, gaji keuchik ditetapkan paling sedikit Rp 2.426.640, sekretaris desa Rp 2.224.420, dan perangkat desa lainnya Rp 2.022.200. Sementara untuk honor perangkat gampong lainnya seperti Imum, Bilal Meunasah dan Tuha Peut, itu tidak termasuk.

“Kita sadar bahwa tugas-tugas mereka di gampong itu sangat besar. Karena itu kita mohon kepada Pemkab Pidie untuk dapat diperhatikan pula nasib mereka” katanya.

Asisten III Setdakab Pidie, Mutiin, usai mengikuti rapat kerja dengan Komsisi Satu DPRK Pidie di gedung DPRK setempat mengungkapkan dalam rapat itu dewan menyarankan kepada Pemkab Pidie untuk pengelolaan, terutama dalam hal pemerintahan gampong yang lebih maksimal.

Dalam rapat itu juga membahas tentang penghasilan tetap (Sitap) paratur gampong, dimana Pemkab Pidie kata Mutiin tetap menerapkan PP No 11 tahun 2019.

Mutiin, menjelaskan dlam penyaluran honor para pera aparatur gampong tersebut,l Pemkab idie tetap berkomitmen sesuai perintah PP no 11 TAHUN 2019. Dimana honor para geuchik dan aparatur gampong lainnya akan mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 2A. (b10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2