Ilhamsyah: Golkar Tidak Calonkan Edy Rahmayadi, Itu Pernyataan Perorangan

  • Bagikan
Sekretaris Golkar Sumut Dato' Ilhamsyah
Sekretaris Golkar Sumut Dato' Ilhamsyah

MEDAN (Waspada): Sekretaris Golkar Sumut Dato’ Ilhamsyah (foto) mengatakan, berita DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut) memastikan tidak akan lagi mencalonkan Edy Rahmayadi pada Pilgubsu 2024, merupakan pernyataan perorangan bukan lembaga.

“Itu sebenarnya berita biasa, pernyataan tersebut tidak menyangkut secara lembaga, hanya perorangan sebagai kader Golkar,” kata Dato’ Ilhamsyah kepada Waspada, di ruangan kerjanya Kantor DPD Golkar Sumut Jl. Sudirman Medan, Jumat (26/11).

Di kesempatan itu, mantan anggota DPRD Medan itu menuturkan, bahwa Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah bukanlah sosok yang bicara di belakang jika ingin menyampaikan keputusan yang sifatnya sangat syarat kepentingan.

“Saya sampaikan bahwa Musa Rajekshah itu tidak bicara di belakang-belakang, selalu bicara di depan jika ingin menyampaikan keputusan yang sifatnya sangat syarat kepentingan. Sampai saat ini, Musa Rajekshah itu tidak ada mengatakan apapun tentang ke depannya bagaimana, kita bisa lihat perjalanan Golkar selama ini dari rakerda, bahkan beliau menyatakan untuk minta didukung secara penuh kepada kader Golkar tentang permintaan yang mereka dua menjalankannya antara pak Edy dan Musa Rajekshah. Kami yakin Musa Rajekshah itu orangnya sangat cerdas dan selalu berpolitik itu tidak memijak kepala kawan, tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan kepentingan pribadi selalu mengedepankan masyarakat dan partai,” tutur Ilhamsyah lagi.

Bahkan, kata dia, Partai Golkar sampai saat ini belum ada mengeluarkan statemen apapun seperti diberitakan di sejumlah media massa dan online yang hingga menimbulkan perbincangan dari berbagai pihak.

Sebab, sebut dia, juga dalam mencalonkan seseorang itu, di Golkar harus melalui proses.

“Proses pencalonan di Golkar itu sederhana, Golkar itu berazaskan musyawarah dan mufakat. Ketika ada dukung-mendukung atau event tertentu, Golkar itu akan menjalankan musyawarah mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan bahkan sampai ke kabupaten kota dan provinsi. Jadi itu selama ini yang dijalankan Golkar. Kita tidak mau ini menjadi bias kemana- mana karena pak Ijeck tidak pernah di belakang untuk menyampaikan hal-hal untuk menyampaikan keputusan,” ujarnya.

Terkait berita yang terlanjur beredar itu, menurut dia, itu hanya berita biasa. “Ini berita biasa dan kita tidak mau berita seperti ini menjadi muatan politis bagi orang yang tidak bertanggungjawab. Kami berharap kepada kader Golkar bahwa berita ini hal biasa yang sifatnya perorangan, bukan keputusan dari partai,” katanya mengulangi.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution berpendapat, pernyataan Dr. H. Hardi Mulyono Surbakti MAP, yang memastikan tidak akan lagi mencalonkan Edy Rahmayadi pada Pilgubsu 2024 mendatang, cenderung sumir dan lebih bersifat pribadi.

“Ini (pernyataan) juga tidak mewakili partai dan kami tidak bertanggungjawab atas konsekuensi yang terjadi di belakang hari,” kata Irham Buana.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar itu, merespon pernyataan Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Sumut Dr. H. Hardi Mulyono Surbakti MAP, yang menyebutkan bahwa DPD Golkar tidak akan mencalonkan Cagubsu Edy Rahmayadi pada Pilgubsu di Pilkada 2024, melainkan kader terbaiknya yang lebih diterima masyarakat.

Dikabarkan, pernyataan itu merupakan salah satu kesimpulan hasil pertemuan Wantim DPD Golkar Sumut. Menurut Hardi Mulyono, ada beberapa pertimbangan strategis yang menjadi alasan keputusan tersebut. Pertama, Golkar adalah partai politik besar dan cukup berpengalaman menghasilkan kader-kader terbaiknya sebagai kepala daerah daripada sebagai wakil kepala daerah.

Hal ini sejalan dengan keputusan DPP Golkar yang secara terbuka telah mencalonkan kader terbaiknya Airlangga Hartanto menjadi Capres pada Pilpres 2024 mendatang. “Golkar Sumut punya banyak kader terbaiknya, yang sangat layak menjadi Gubernur untuk memuluskan langkah Golkar pada Pilpres 2024,” sebut Hardi Mulyono.

Menyikapi hal tersebut, Irham menyebutkan, hingga saat ini DPD Golkar Sumut lebih memilih menunggu selesainya masa jabatan pasangan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wakil Gubsu Musa Rajekhsah tahun 2024 mendatang.

“Kita memberi kesempatan kepada keduanya menuntaskan masa jabatannya,” tutur Irham.

Menurut dia, terkait pencalonan Gubsu dan Wakil, ada aturan internal di Partai Golkar yang harus dilalui melalui tahapan-tahapan yang ada dan berlaku. “Sehingga semua putusan yang diambil berdasarkan hasil yang sudah disepakati bersama,” sebutnya.

Sejauh ini, kata Irham, belum ada petunjuk dari DPD maupun DPP Partai Golkar tentang persiapan atau menunjuk figur Cagubsu menghadapi Pilkada tahun 2024. “Itu artinya, pernyataan yang disampaikan Hardi Mulyono tidak mewakili partai dan lebih bersifat pribadi,” ujarnya.

DPD Partai Golkar Sumut juga tidak bertanggungjawab atas konsekuensi pernyataan sebagaimana disampaikan Hardi Mulyono tersebut. “Itu jadi tanggungjawab yang bersangkutan,” kata Irham. (cbud/cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *