Waspada
Waspada » Husni Mustafa Digugat Di Pengadilan
Headlines Medan

Husni Mustafa Digugat Di Pengadilan

Diduga Gelar Mubes Aceh Sepakat Cacat Hukum

PENGURUS DPC Aceh Sepakat I, II, III periode 2014-2019 bersama kuasa hukumnya foto bersama di PN Medan, Senin (23/3). Waspada/Ist
PENGURUS DPC Aceh Sepakat I, II, III periode 2014-2019 bersama kuasa hukumnya foto bersama di PN Medan, Senin (23/3). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Sepakat I, II, III periode 2014-2019 melayangkan gugatan perdata terhadap Anggota DPR RI Husni Mustafa dan Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah atas pelaksanaan Mubes XI Aceh Sepakat yang diduga illegal dan cacat hukum.

Setidaknya enam orang perwakilan DPC I, II, III yang melayangkan gugatan itu di antaranya Wakil Ketua II DCP I Aceh Sepakat Medan Area Husni Isa SE, Sekretaris DPC I Aceh Sepakat Medan Area Drs Hasanuddin Husin, Wakil Ketua DPC II Aceh Sepakat Drs H Armein Rusdin Jusuf, Wakil Sekretaris I DPC II Aceh Sepakat M Yusuf Abdullah, Wakil Ketua II DPC III Aceh Sepakat Medan Perjuangan A Gani dan Sekretaris DPC III Aceh Sepakat Medan Perjuangan H Effendi T.

Sidang dengan agenda mediasi sekaitan gugatan tersebut, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (22/3).

Namun, persidangan itu gagal karena Husni Mustafa selaku tergugat I tidak hadir dengan alasan pergi ke Turki.

Begitu juga HT Bahrumsyah selaku tergugat II tidak datang.

Adapun Gugatan perdata yang dilayangkan terhadap Husni Mustafa Cs sekaitan menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) Aceh Sepakat ke XI di Hotel Le Polonia, Medan, ternyata tidak sesuai dan bertentangan dengan AD/ART Aceh Sepakat 1997, terutama tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 AD dan/atau Pasal 18 ART tahun 1997.

Menurut kuasa hukum penggugat dari kantor pengacara Rivai Zola and Partners, Advocate & Legal Consultants Rahmad Rivai SH, MH menyebutkan, penolakan Mubes Aceh Sepakat ke XI versi Hotel Le Polonia besutan Husni Mustafa Cs telah ditolak oleh kliennya.

“Penolakan Mubes Aceh Sepakat ke XI di Hotel Le Polonia Medan yang dilakukan Tergugat I dan II juga disebabkan karena tidak mengikutsertakan seluruh DM (Dewan Musapat) periode 2013-2018, dan tidak mengikutsertakan seluruh DPC Aceh Sepakat dan Organisasi Khusus terkait. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian telah jelas dan nyata melanggat AD/ART Aceh Sepakat 1997, dan karenanya tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi organisasi Aceh Sepakat Sumatera Utara (Sumut),” ujar Ahmad Rivai didampingi timnya Adi Gunawan SH, MH, dan Anda Dira Whikrama SH, di PN Medan, Senin (22/3).

Kata dia, setelah sidang mediasi gagal, pekan depan akan digelar sidang dengan agenda ke pokok materi gugatan.

Hadir dalam sidang tersebut, salah seorang sesepuh Aceh Sepakat T Asby Hasan.

Dalam kesempatan itu kepada wartawan, dia sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Husni Mustafa Cs.

Asby mendukung gugatan yang dilakukan 6 perwakilan DPC I, II, II Aceh Sepakat terhadap Mubes XI yang dilakoni Husni Mustafa.

“Mubes XI di Hotel Le Polonia tidak melibatkan semua unsur yang diimbau oleh Gubernur. Saya sendiri tidak tahu menahu kapan terjadi Mubes itu. Cukup kita sesali. Dan menurut sejarah Aceh Sepakat baru periode ini terjadi,” ujarnya.

Ia menerangkan, Mubes adalah sebuah perhelatan akbar masyarakat Aceh di Sumut dalam rangka menyatukan visi dan misi.

Asby mengisahkan mulanya didirikannya wadah Aceh Sepakat di Meunasah (tempat sidang) Aceh Jalan Medan Area, Kota Medan.

“Dan saya hadir saat itu, selaku notulen. Pendiriannya tanggal 31 Desember tahun 1968 di Medan. Mulanya Aceh Sepakat berdiri atas kesepakatan beberapa kelompok Aceh, seperti Sarikat Tolong Menolong, ada Perkasa. Itu sejarahnya jadi Aceh Sepakat,” tuturnya.

Kemudian, dalam AD/ART juga diterangkan pada Pasal 5, wadah Aceh Sepakat tidak terlibat dalam aliran politik.

“Organisasi ini bersifat Kemasyarakatan Islam dan tidak menganut sesuatu aliran Politik. Terakhir saya tegaskan Ketum DPP Aceh Sepakat masa bakti 2021-2026 yang sah dan konstitusional adalah H. Mukhtar SH, MM. Dia yang terpilih dalam Mubes XI Aceh Sepakat yang digelar secara daring dan luring di Hotel Grand Kanaya pada 10-11 Maret 2021 Sesuai AD/ART Aceh Sepakat hasil Muslub I tanggal 1 November 1997 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 420 K/Pdt/2019,” tuturnya. (m15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2