Hasil Rakor: Pilkada Aceh Tetap 2022 - Waspada

Hasil Rakor: Pilkada Aceh Tetap 2022

  • Bagikan
Rapat Koordinasi pembahasan Pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, di Gedung DPRA.Waspada/Ist
Rapat Koordinasi pembahasan Pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, di Gedung DPRA.Waspada/Ist

BANDA ACEH (Waspada): DPR Aceh menggelar rapat koordinasi dengan emerintah Aceh dan penyelenggara Pilkada Aceh yaitu KIP Aceh dan Panwaslih Aceh di ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh, Senin (14/12).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP dan didampingi oleh Komisi I DPR Aceh yang terdiri dari Ketua Komisi  Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf, Wakil Ketua Drs. H. Taufik, MM, dan Anggota Komisi masing-masing Ir. Azhar Abdurrahman, Darwati A. Gani, Edi Kamal, A.Md.Kep, Tgk. H. Syarifuddin, MA, H. Ridwan Yunus, SH dan Tgk. H. Attarmizi Hamid.

Sedangkan dari Pemerintah Aceh hadir  Asisten I Sekda Aceh Dr. M. Jafar, SH, M.Hum, Kepala BPKA Bustami, SE, Kepala Kesbangpol Aceh Mahdi  Efendi, Karo Tata Pemerintahan Syakir, M.Si, Mewakili Kepala Biro Hukum Junaidi, SH, MH dan Mewakili Kepala Bappeda Aceh Surya Yarendra.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin,  menyatakan sesuai UUPA, Pilkada Aceh akan diaksanakan pada tahun 2022. “Prinsipnya, semua yang hadir dalam rapat koordinasi hari ini sepakat Pilkada akan kita laksanakan sesuai amanat UUPA. Kita sudah meminta penyelenggara Pilkada, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, masing-masing segera menggelar pleno untuk menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2022 serta kebutuhan anggarannya sesegera mungkin,” ujar Dahlan dalam rakor tersebut.

Lanjut Ketua DPRA, pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, telah menyatakan mendukung penuh KIP dan Panwaslih untuk melaksanakan Pilkada tahun 2022.

Awal pembukaan rakor,  Ketua DPR Aceh menegaskan rakor pada hari ini kita anggap perlu dan harus kita lakukan sebagai upaya untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Mendagri terkait surat Gubernur Aceh dan pada prinsipnya tidak ada persoalan dengan pelaksanaan pilkada Aceh secara serentak pada  tahun 2022.

Sesuai rakor pada bulan Juni 2020 lalu bahwa semua stakeholder di Aceh sepakat bahwa pelaksanaan pilkada Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  yaitu tahun 2022. “Hasil rakor bulan Juni 2020 turut kita sampaikan kepada Kemendagri, KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI,” tegas Dahlan Jamaluddin.

“Rakor pada hari ini untuk menyusun kesepakatan konkrit untuk pelaksanaan pilkada sesuai dengan kekhususan Aceh,” tambah dahlan.

Sementara itu, Asisten Sekda Aceh Bidang  Pemerintahan dan Keistimewaan, Dr. Jafar, SH, M.Hum menegaskan pelaksana Pilkada adalah KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dan pendukung adalah Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

“Pilkada serentak di Aceh kita sepakat dilaksanakan pada tahun 2022 dan kami sebagai pendukung akan mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Jafar menjelaskan, ada tiga hal yang akan saya sampaikan yaitu pertama, penyiapan regulasi terutama revisi qanun dan sudah melakukan proses revisi qanun di internal pemerintah Aceh dan sudah FGD untuk jaring masukan revisi dan draft revisi sudah siap dan akan kita masukkan dalam prolega prioritas tahun 2021.

“Kedua, masalah kelembagaan keterlibatan Pemerintah Aceh tidak ada dan hanya DPR Aceh, apakah pembentukan Panwaslih perlu penyesuaian kembali dan kalau KIP sudah aman, dan ketiga, terkait anggaran sudah ditempatkan dalam BTT dan bisa digunakan kapan diperlukan kalau penyelenggaraannya sudah siap,” urai Jafar secara detail.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri menyatakan dalam pilkada ada tiga tahapan besar, yaitu pertama perencanaan dan KIP sudah lakukan dan sudah menyempaikan rancangan tahapan dan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Aceh pada Mei 2020, kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga hari H dan penetapan pemenang.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah menjelaskan Panwaslih secara kelembagaan tetap komit pada rakor-rakor terdahulu yang dilaksanakan oleh DPR Aceh (Pilkada Aceh pada tahun 2022-red), kami perlu sampaikan bahwa panwaslih belum melakukan hal tersebut terkait anggaran, Pemeritnah Aceh sudah menyurati KIP untuk menyusun anggaran tapi Panwaslih belum mendapat surat tersebut.

Terkait legitimasi kelembagaan maka kami berharap bahwa pada hari ini, nanti DPR Aceh dan Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait Panwaslih Aceh dan Kab/Kota yang eksisting sekarang sudah permanen dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Panwaslih itu direkrut oleh DPR Aceh.

Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf selaku Ketua Komisi I DPR Aceh menegaskan sikap bahwa stake holder di Aceh sudah sepakat bahwa Pilkada di tahun 2022 dan Komisi I DPR Aceh mengambil sikap bahwa akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah dan Komisi II DPR RI apabila sudah ada tahapan dari KIP Aceh dan anggaran tersedia sehingga Aceh dinilai sudah siap oleh Pemerintah Pusat.

Kepala BPKA, Bustami menjelaskan secara gamblang bahwa  pada prinsipnya Pemerintah Aceh wajib menyediakan anggaran Pilkada Aceh dan kami bertanggung jawab terhadap anggaran Pilkada.

“Tahapan sudah kami plenokan dan tinggal kami buat surat keputusan dan akan kami SK kan setelah pulang dari KPU untuk koordinasi saja, nanti hasil pleno akan kami serahkan kepada Ketua DPR Aceh,” ujar Samsul Bahri. (b19)

  • Bagikan