Hakim Jarihat Bebaskan 3 Terdakwa Korupsi Humbahas

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Hakim Ketua Jarihat Simarmata, membebaskan tiga terdakwa kasus korupsi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), dalam persidangan virtual yang digelar di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (29/11) malam.

Ketiga terdakwa yang dibebaskan hakim yakni Direktur PT Putri Seroja Mandiri Darsan Simamora, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sabar Lampos Purba, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Petrus Sabungan Hiras.

Ketiganya sebelumnya, didakwa korupsi terkait pekerjaan proyek peningkatan jalan TA 2016 Dinas PUPR/Praswil Kabupaten Humbahas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5,9 miliar

“Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsider penuntut umum,” kata Hakim ketua Jarihat Simarmata.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa yang ditahan di rutan agar segera dibebaskan.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Memerinntahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya,” ujar hakim.

Jaksa penuntut umum (JPU) RO Panggabean sebelumnya menuntut ketiganya denga pidana masing-masing selama 7,5 tahun penjara, denda sebesar­­ Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Menyikapi vonis bebas hakim, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Yos Arnold Tarigan mengatakan tim JPU akan melakukan upaya hukum Kasasi. “Sebelum Tim melakukan Kasasi tentunya akan melakukan kajian terhadap Putusan hakim tersebut dan melaporkan ke Pimpinan secara berjenjang. 

Sementara JPU dalam dakwaannya menyebutkan, ketiganya tersandung perkara tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pekerjaan proyek peningkatan jalan TA 2016 Dinas PUPR/Praswil Kabupaten Humbahas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5,9 miliar.

Ketiganya didakwa turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara berdasarkan keterangan mantan Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan Rp1,1 miliar.

Ia menjelaskan kronologis kasus tersebut pada tahun anggaran 2016, Dinas Prasarana Wilayah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Humbahas telah melaksanakan kegiatan Jalan Parbotihan- Pulogodang- Temba dengan nilai kontrak Rp 5.810.396.510,00 yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan dengan masa kerja selama 90 hari. 

Namun, ternyata dalam pelaksanaannya sejak proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan diduga ada penyimpangan, dimana terdapat kekurangan volume fisik terus adanya kerjaan yang diduga fiktif. (m32).

Waspada/Rama Andriawan
Persidangan terdakwa yang digelar virtual di PN Medan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *