Gubsu Harus Contoh DKI Untuk Pemulihan Ekonomi Sumut - Waspada

Gubsu Harus Contoh DKI Untuk Pemulihan Ekonomi Sumut

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Pemerhati Ekonomi Surya Darma Hamonangan Dalimunthe menyarankan untuk memulihkan perekonomian Sumatera Utara, maka Gubsu bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh DKI dan Jawa Barat guna pemulihan ekonomi daerahnya.

Kata Surya menyikapi kondisi perekonomian Sumut yang melambat akibat dampak pandemi, Rabu, (29/7).

Dicontohkan Surya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminjamkan total Rp 16,5 triliun hingga 2021 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk memulihkan perekonomian daerah mereka.

Dengan suku bunga dari pinjaman ini hampir mendekati nol dengan tenor 10 tahun.

Pemerintah Sumut lanjut dia, seharusnya mengajukan peminjaman serupa karena membutuhkan minimal Rp3,5 triliun untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 3%, sesuai kajian Bank Indonesia Sumut.

Apalagi, sebut Surya, persyaratan pinjaman telah direlaksasi, seperti syarat persetujuan DPRD telah diganti dengan surat pemberitahuan kepada mereka lima hari setelah mengajukan surat permohonan pinjaman ke Kemenkeu.

Apalagi lanjut Surya, Sumut juga termasuk delapan provinsi yang menjadi perhatian Presiden, selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua, karena berkontribusi 78 persen kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Dikatakan Surya, menurut kajian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga menunjukkan bahwa Sumut adalah salah satu dari enam provinsi, selain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali yang perekonomiannya terdampak parah oleh pandemi.

Lagi Surya mencontohkan, untuk DKI Jakarta, pinjaman akan digunakan membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, terutama sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Untuk Jawa Barat, pinjaman akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial (rumah sakit, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan), infrastruktur logistik (jalan/jembatan provinsi dan kabupaten atau kota), perumahan MBR pembangunan rumah masyarakat (MBR) berpenghasilan rendah/rutilahu), penataan kawasan khusus (alun, destinasi wisata dan pusat kreatif), serta infrastruktur lingkungan (irigasi dan drainase),contoh Surya lagi.

Sementara untuk Sumut, pinjaman dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan serupa, selain melakukan rekomendasi Bank Indonesia Sumut.

“Kita menyarankan, oleh itu pemerintah Sumut harus bergerak cepat dan tepat terkait hal ini. Anggaran 1,5 triliun yang ada selama ini sangatlah tidak memadai, tutupnya. (clin)

  • Bagikan