Waspada
Waspada » Gubsu: Banyak Hambatan Bangun Sport Center
Headlines Medan

Gubsu: Banyak Hambatan Bangun Sport Center

PELAKSANAAN Rakor Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumut, yang berlangsung di pendopo rumah dinas Gubsu, Rabu (2/12). Waspada/Ist
PELAKSANAAN Rakor Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumut, yang berlangsung di pendopo rumah dinas Gubsu, Rabu (2/12). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengeluhkan banyaknya hambatan yang dalam membangun Sport Center.

Akibatnya, pembangunan sarana olahrga di lahan seluas 30 hektar itu terancam molor.

Padahal fasilitas itu akan dipergunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Keluhan itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumut, yang berlangsung di pendopo rumah dinas Gubsu, Rabu (2/12).

Sejumlah pihak hadir pada acara Rakor hari itu.

Mendampingi Gubsu, hadir Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli, sejumlah kepala daerah di Sumut, pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kakanwil BPN dan para Kepala Kantor BPN, serta sejumlah pejabat lainnya.

Disampaikan Edy Rahmayadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sangat ingin agar sport center yang berlokasi di Desa Sena, Kabupaten Deliserdang itu segera dibangun.

Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 2 Januari 2020 telah menyetujuinya untuk dibangun.

Dijelaskan Edy Rahmayadi, tanah untuk sport center itu statusnya telah dikembalikan dari pemrintah pusat ke pemerintah daerah.

‘’Tetapi kemudian, ada rakyat yang melaporkan ke pengadilan dan dimenangkan oleh hakim,” katanya.

Padahal, kata Edy Rahmayadi, status tanah yang disengketakan mayarakat tersebut merupakan HGU PTPN II, dan telah dibayarkan Pemprovsu ke Kementerian Keuangan.

“Sudah dibayar oleh buk Sekda, tanah ini. Masuk ke rekening Kementerian Keuangan c/q Kementerian BUMN untuk penghapusan buku tanah. Tapi status tanahnya bisa dikomplain oleh orang. Akhirnya kita harus tertatih menyelesaikan itu,” ungkap Edy Rahmayadi.

Selain itu, tambah Edy Rahmayadi, Pemprovsu juga diwajibkan membayar ganti rugi atas tanaman dan bangunan yang berada di atas lahan tersebut untuk kepentingan legal opinion.

“Selesai legal opinion, tak serta merta selesai. Masih proses sana-sini, sampai Dirkrimsus (Polda Sumut) turun tangan menanganinya,” ujarnya.

Kata Edy Rahmayadi, permasalahan kembali muncul saat pihaknya akan memasukkan material untuk pembangunan sport center, melalui ruas jalan di kawasan tersebut.

Dia mengaku mendapat laporan, ternyata masih ada sekelompok masyarakat yang coba melakukan pungutan liar (Pungli), untuk truk yang membawa material bangunan menuju lahan proyek.

“Kalau begini, bagaimana investor ingin tanamkan modal di Sumut. Jadi sulit menggeliat pendapatan di Sumut di luar sektor pajak,” tegas tambahnya.

Ia pun ingin seluruh elemen masyarakat bersatu, bergandengan tangan demi kelancaran proses pembangunan sport center.

Sehingga Sumut nantinya bisa menjadi tuan rumah yang baik bersama Provinsi Aceh dalam pagelaran PON 2024.

Edy Rahmayadi mengaku bukan tidak sayang dengan rakyat.

Tapi menurutnya, kebenaran harus ditegakkan.

‘’Demi manfaat untuk 16 juta rakyat Sumut. Untuk kemajuan harus ada progres ke depan,” ujarnya. (m07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2