Fraksi DPRD: Hukum Berat Oknum Anggota DPRD Labura Terlibat Narkoba

Fraksi DPRD: Hukum Berat Oknum Anggota DPRD Labura Terlibat Narkoba

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Dawrin Marpaung. Waspada/Partono Budy
ANGGOTA DPRD Sumut Dawrin Marpaung. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Sejumlah fraksi di DPRD Sumut meminta Kapoldasu untuk mengusut tuntas lima oknum anggota DPRD Labuhan Batu Utara (Labura), yang kedapatan dugem dan terindikasi menggunakan narkoba saat razia Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebuah kafe di Asahan. Dewan juga minta penegak hukum untuk mengukum seberar-beratnya dan tidak memberi ruang toleransi kepada wakil rakyat itu.

Hal ini disampaikan anggota dewan Dawrin Marpaung (foto) (F-PPP), Rusdi Lubis (F-Hanura) dan Hendra Cipta (F-PAN) kepada Waspada di Medan, Senin (9/8).

Ketiganya menyikapi tertangkapnya lima oknum anggota DPRD Labura masing-masing Jainal Samosir (Ketua Fraksi Hanura), M Ali Borkat (Ketua DPC PPP Labura), Khoirul Anwar Panjaitan (Fraksi Golkar), Giat Kurniawan (Fraksi PAN), dan Pebrianto Gultom (anggota (Partai Hanura) hari Sabtu (7/9).

Saat dilakukan tes urine, 5 anggota dewan dari 17 orang yang diamankan positif mengonsumsi narkotika jenis ekstasi .

Menyikapi ini, Darwin Marpaung menegaskan, meski salah satu kadernya juga terkait dalam razia itu, pihaknya tetap sejalur dengan arahan DPP PPP yang tidak memberi toleransi kepada anggotanya yang tersandung narkoba.

“Pokoknya, kita tegas, ada sanksi terberat, sampai pada pemecatan kepada siapapun, termasuk kader kami yang terlibat narkoba,” kata anggota dewan dari Dapil V, yang meliputi Asahan, Batubara dan Tanjung Balai itu.

Dia pun menyesalkan perbuatan wakil rakyat itu yang dugem dan menggunakan narkoba saat terjaring razia di salah satu kafe di dapilnya, yakni Asahan.

“Ini sudah keterlaluan sekali, di dapil awak pula tempat mereka joget-joget,” katanya kesal.

Usut Tuntas

Senada, anggota dewan lainya Rusdi Lubis menyebutkan, DPD Hanura meminta kepolisian untuk mengusut hingga tuntas peristiwa yang juga menjerat dua kadernya itu. “Kita tidak perduli, kalau tersangkut narkoba, sanksi terberat menunggu,” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut ini.

Dia menginginkan penjatuhan sanksi terberat dimaksudkan agar ada efek jera dan jadi pembelajaran bagi siapapun.

Rusdi pun tak habis pikir mengapa wakil rakyat itu berada di salah satu kafe saat PPKM diberlakukan. “Ini kan Covid, harusnya memberi contohlah,” katanya.

Hal yang sama juga ditegaskan Hendra Cipta, yang juga Sekretaris DPW PAN Sumut bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap kadernya, Giat Kurniawan yang diamankan Polres Asahan saat razia PPKM.

Dikatakan, saat ini DPW PAN Sumut telah membentuk tim, untuk melakukan peninjauan ke Labura.

Hal itu dilakukan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu oleh Partai, khususnya langkah internal.

“Semalam Ketua DPW Ahmad Fauzan sudah instruksikan untuk diturunkan tim ke Labura. Yang pasti, sikap partai kalau untuk narkoba kita tidak pernah kasih toleransi, apalagi terhadap kader partai yang duduk di DPRD,” pungkas Hendra. (cpb)

  • Bagikan