Waspada
Waspada » F-PKS DPRD Sumut Minta Pertamina Batalkan Kenaikan BBM
Headlines

F-PKS DPRD Sumut Minta Pertamina Batalkan Kenaikan BBM

WAKIL Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut Hendro Susanto. Pihaknya minta Pertamina batalkan kenaikan BBM untuk wilayah Sumatera Utara. Waspada/Ist
WAKIL Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut Hendro Susanto. Pihaknya minta Pertamina batalkan kenaikan BBM untuk wilayah Sumatera Utara. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut Hendro Susanto (foto), meminta PT Pertamina (Persero) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku 1 April 2021 untuk wilayah Sumatera Utara. Alasannya, kenaikan itu dinilai tidak tepat dan saat ini masyarakat sedang terbebani akibat pandemi Covid-19.

“Kita berpendapat Pertamina tidak memiliki sense of crisis dan abai dengan kondisi masyarakat yang sedang sulit akibat Covid-19,” kata Hendro kepada Waspada di Medan, Jumat (2/4).

Ketua Komisi A merespon kebijakan kenaikan harga BBM di wilayah Sumatera Utara sebagaimana diumumkan Taufikurachman, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Sumbagut.

Ini diteruskan dengan surat No 348/Q21030/2021-S3 perihal harga jual keekonomian BBM Pertamina Untuk Sumut yang ditujukan ke seluruh pengusaha SPBU Sumut, tertanggal 31 Maret 2021 dan ditandatangani Region Manager Retail Sales I, Pierre J Wauran.

Adapun penyesuaian harga mencakup 6 jenis BBM yang rata-rata berkisar Rp 200 per liter. Yakni  Pertalite dari Rp 7.650 ke Rp 7.850; Pertamax dari Rp 9.000 jadi Rp 9.200; Pertamax Turbo dari Rp 9.850 jadi Rp 10.050; Pertamina Dex dari Rp 10.200 ke Rp 10.450;  Dexlite Rp 9.500 jadi Rp 9.700;  dan Solar Non PSO (Public Service Obligation) dari Rp 9.400 jadi Rp 9.600.

Setelah diberlakukan, F-PKS DPRD Sumut sejak Kamis pagi menerima pengaduan dari elemen masyarakat yang mengeluhkan telah terjadi perubahan harga. Fraksi langsung memanggil para tenaga ahli untuk mendiskusikan hal tersebut.

Tidak Berdasar Hukum Yang Tepat

Terhadap kenaikan BBM itu, Wakil Ketua F-PKS Hendro Susanto, berpendapat kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang tepat.

Dia menyebutkan, UUD Tahun 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pengelolaan dan penetapan harga bahan bakar minyak haruslah memperhatikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, penetapan harga bahan bakar minyak haruslah berdasarkan ketentuan UU Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 28 ayat 2, yang berbunyi  Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

“Karenanya, kami menilai alasan kenaikan BBM untuk wilayah Sumut, yang dikaitkan dengan terbitnya Pergub No 1 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak bahan bakar dan pajak rokok sangatlah tidak tepat alias ngawur. Pertamina harus mempertanggung-jawabkan hal tersebut,” ujar Hendro.

Fraksi PKS DPRD Sumut, lanjut Hendro, menolak secara tegas kenaikan harga BBM, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlebih kenaikan tersebut dilakukan dalam kondisi perekonomian masyarakat yang kesulitan terdampak Covid-19. “Pertamina tidak memiliki sense of crisis,” sebutnya,

Pihaknya mengherankan kenapa kenapa hal itu terjadi di Sumut. ”Sungguh terlalu. Kami meminta batalkan kenaikan BBM untuk wilayah Sumut itu dan kepda Dirut Pertamina pusat untuk mencopot kepala Pertamina Regional Sumbagut,” tegas anggota dewan Dapil Sumut XII (Binjai – Langkat) ini.

Sudah Sesuai Pergub

Terpisah, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Pertamina Sumbagut Taufikurachman mengatakan, penyesuaian tersebut selaras dengan Peraturan Gubsu No 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dalam aturan tersebut terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi, dari sebelumnya 5 persen disesuaikan menjadi 7,5 persen di wilayah Sumatera Utara.

Sedangkan untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar tidak mengalami perubahan.

“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran Seketaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 01 April 2021, Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Sumut,” tutur Taufikurachman dalam keterangannya di Medan. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2