Waspada
Waspada » Elemen Masyarakat Tuntut Pendemo Dibebaskan
Headlines

Elemen Masyarakat Tuntut Pendemo Dibebaskan

DIAMANKAN - Petugas berpakaian preman menggiring peserta aksi yang diduga terkait demo rusuh penolakan UU Ciptaker digiring ke gedung DPRD Sumut setelah diamankan. Sejumlah elemen masyarakat tuntut pendemo dibebaskan. Waspada/Partono Budy
DIAMANKAN - Petugas berpakaian preman menggiring peserta aksi yang diduga terkait demo rusuh penolakan UU Ciptaker digiring ke gedung DPRD Sumut setelah diamankan. Sejumlah elemen masyarakat tuntut pendemo dibebaskan. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Sejumlah elemen masyarakat dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan dan lainnya tuntut pendemo yang terkait demo anarkis di DPRD Sumut, Kamis (8/10) lalu segera dibebaskan.

Kedua aksi yang digelar elemen masyarakat berbeda itu, baik berkonvoi dari gedung DPRD Sumut maupun berkonvoi ke kantor Gubsu, Jumat (9/10) tuntut pendemo yang masih ditahan polisi segera dibebaskan.

Aksi pawai kendaraan sepedamotor dari elemen masyarakat tampak melintasi gedung DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol No 5 disertai yel-yel menolak UU Ciptaker dan menuntut rekan mereka yang masih ditahan aparat kepolisian.

Sambil membawa spanduk, konvoi tidak berhenti di gedung DPRD Sumut, melainkan memacu kendaraan mereka dari Jalan Kejaksaan untuk seterus berkumpul dengan peserta aksi yang sudah terlebih dahulu tiba di depan Kantor Gubsu.

Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan dari petugas kepolisian disertai teriakan “Bebaskan kawan kami, bebaskan kawan kami”, hingga akhirnya berhenti di depan kantor Gubsu.

Ketua GMKI Medan Meliana Gultom dalam pernyataan sikapnya yang diberikan kepada wartawan mengecam disahkannya UU Ciptaker.

Menurut mereka, UU Ciptaker yang disahkan pagi dini hari 5 Oktober 2020 di DPR RI telah melecehkan demokrasi, karena tidak melibatkan partisipasi publik.

Kemudian, undang-undang itu banyak merugikan masyarakat, khususnya buruh, terutama pasal 88C tentang pengaturan upah minimum provinsi kini ditetapkan kepala daerah, mulai Gubernur sampai bupati, bukan melalui amanat dalam UU 13/2003.

Hal ini dinilai telah mereduksi nilai-nilai upah, sehingga mengancam penurunan kesejahteraan dan daya beli pekerja.

Terhadap hal ini, GMKI menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR yang tidak prorakyat, dan meminta Gubsu agar menyurati Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pengganti UU untuk mencabut UU Ciptaker.

GMKI juga mengecam tindakan represif aparat terehadap reaksi masyarakat/mahasiswa dalam penolakan UU Ciptaker. Terkait penahanan terhadap para peserta aksi, GMKI meminta aparat kepolisian untuk membebaskan mereka.

Tetap Proses

Sementara itu, Kapolresta Medan Kombes Riko Sunarko kepada wartawan di gedung DPRD Sumut menjelaskan, pihaknya tetap memproses siapa saja yang diketahui bersalah. “Kita proses, tapi kalau tak cukup bukti, kita nasihati,” katanya.

Menyinggung berapa jumlah yang diperiksa, Kapolrestabes tak tahu. “Sudah seratusan, banyak, nanti disampaikan,” katanya.

Namun berdasarkan daftar nama yang beredar, dari 49 daftar nama awal yang diperiksa, terdapat 2 pengangguran atas nama M Farid, dan Arif Tirtasena, tak sekolah nama Ade, bahkan ada seorang pengamen, diketahui bernama Koko.

Selebihnya adalah mahasiswa dan pelajar dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Medan dan Deli Serdang.

Dalam aksi demo yang berujung anarkis, Kabid Humas Poldasu Kombes Tatan Dirsan Atmaja menyebutkan, 34 personel polisi terluka. Kemudian empat kendaraan rusak terdiri dari tiga mobil polisi dan satu mobil pelat merah.

“Saat ini pemeriksaan masih dilakukan di Polda Sumut,” ujarnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2