Waspada
Waspada » Elemen Masyarakat Diminta Waspadai Oknum Boncengi Aksi Demo
Headlines

Elemen Masyarakat Diminta Waspadai Oknum Boncengi Aksi Demo

ASPIRASI - Perwakilan buruh sampaikan aspirasi kepada DPRD Sumut, Kamis (15/10). DPRD Sumut ingatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa untuk waspadai terhadap oknum atau kelompok yang ingin boncengi aksi demo terkait penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Waspada/P Budy
ASPIRASI - Perwakilan buruh sampaikan aspirasi kepada DPRD Sumut, Kamis (15/10). DPRD Sumut ingatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa untuk waspadai terhadap oknum atau kelompok yang ingin boncengi aksi demo terkait penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Waspada/P Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut ingatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa diminta untuk waspadai terhadap oknum atau kelompok yang ingin boncengi aksi demo terkait penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Elemen masyarakat diminta waspadai oknum boncengi aksi demo, karena hal itu berpontensi menciptakan kegaduhan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A Hendro Santoso dan anggota HM Subandi, Kamis (15/10). Keduanya berkomentar setelah menerima pewakilan aksi unjukrasa yang berdemo secara bergiliran Rabu dan Kamis kemarin.

Keduanya berasal Serikat Federasi Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Se-Kota Medan (FSP KEP SPSI) dan mahasiswa STMIK Tri Guna dan Unversitas Al Washliyah Medan .

Seperti aksi sebelumnya, kedua pendemo itu menolak pengesahan UU Ciptaker dan mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Aksi kedua elemen mahasiswa ini jauh lebih tertib dibanding unjukrasa serupa pekan lalu yang berujung anarkis.

Merespon aksi unjukrasa akhir-akhir ini di DPRD Sumut, Ketua Komisi A Hendo Susanto menyayangkan timbulnya kegaduhan, sehingga mengakibatkan fasilitas umum, termasuk gedung dewan rusak.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak memahami mengapa aksi berujung anarkis dan sampai melakukan perusakan

“Karenanya, kita minta elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh dan pekerja untuk terus waspada terhadap munculnya oknum penumpang gelap, kelompok tak berkepentingan serta “pinjam orang” yang ikut memboncengi aksi unjukrasa,” katanya.

Para penyusup itu sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merugikan kepentingan semua pihak.
Menyebut jumlah demo yang sudah berujukrasa di DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan sejauh ini sudah 20 aksi dari berbagai elemen masyarakat yang sudah menyampaikannya ke dewan.

“Kita komit akan menyampaikan aspirasi yang seluruhnya menolak UU Ciptaker ke DPR RI,” katanya.

Substansi UU Ciptaker

Senada, berkait dengan substansi demo tentang penolakan UU Ciptaker, anggota Komisi A HM Subandi meminta peserta aksi unjukrasa untuk memahami terlebih dahulu apa yang hendak disampaikan.

“Terdapat seribuan pasal, 700 daftar investarisasi masalah masalah, yang terbagi dalam 71 undang-undang dengan 11 klaster bidang ketenagakerjaan di UU Ciptaker itu. Coba dicari tahu dulu yang mana yang merugikan, di pasal berapa dst,” ujar Subandi, yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Sumut ini.

Dengan memahami duduk soal, mereka yang tidak sependapat dapat menyoroti bidang mana yang merugikan dan mengesampingkan kepentingan mereka.

Meski mengaku belum membaca UU Ciptaker itu setebal lebih 1.000 hlaman itu, Subandi tetap meminta kepada para mahasiswa yang ingin berujukrasa tetap mengacu pada ketentuan hukum formal, yakni bisa menyampaikan gugatan ke mahkamah konstitusi.

“Pokoknya, jangan sampai anarkis, karena jika sudah sampai rusuh, kita khawatir ada penyusup yang ikut memboncengi, dan itu menambah masalah lagi,” pungkasnya.

Kendati demikian Subandi dan Hendro Susanto juga menyesalkan pengesahan UU Ciptaker ini terkesan dilakukan secara terburu-buru, dan mengesampingkan pandangan dari partai-partai politik.

“Harusnya semua elemen dilibatkan, jangan hanya pandangan pemerintah saya,” ujar Hendro Susanto. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2