Waspada
Waspada » Elemen Masyarakat Demo Tolak RUU HIP
Headlines

Elemen Masyarakat Demo Tolak RUU HIP

ORASI - Presidium FAK-PP Indra Suheri menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (3/7). Puluhan elemen massa gelar aksi demo tolak RUU HIP. Waspada/Partonobudy
ORASI - Presidium FAK-PP Indra Suheri menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (3/7). Puluhan elemen massa gelar aksi demo tolak RUU HIP. Waspada/Partonobudy

MEDAN (Waspada): Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Anti Komunis Pengawal Pancasila (FAK-PP), gelar aksi demo tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (3/7).

Diberi nama aksi kawal Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI), elemen masyarakat demo tolak RUU HIP, yang dianggap mengaburkan sejarah Pancasila itu sendiri.

Sebelum ke gedung dewan, para peserta aksi menunaikan sholat Jumat sekaligus titik kumpul pertemuan, di Masjid Raya Al-Mashun, Medan.

Dalam orasinya di gedung DPRD Sumut, mereka tegas menolak dan mendesak DPR mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Penolakan itu disampaikan secara bergiliran oleh masing-masing perwakilan ormas dalam orasinya yang dijaga ratusan personil polisi itu.

Tampak hadir di tengah mereka, dua wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa, Salman Alfarisi dan anggota dewan M Faisal.

Presidium FAK-PP Indra Suheri menegaskan, Pancasila itu harga mati, orisinil, konstitusional.

“Lalu ngapain diotak-atik, ngapain digiring-giring untuk tujuan mengaburkan sejarah,” katanya yang disambut yel-yel.

Elemen masyarakat di Sumut katanya, menolak Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila lewat pasal dalam RUU HIP.

“Rakyat sudah aman-damai dengan Pancasila, ngapain diotak-atik,” tegas Suheri.

Beratkan Pikiran

Dia menyebutkan, saat ini masyarakat sedang dilanda pandemi Covid-19, sehingga tidak layak pimpinan di DPR RI memberatkan pikiran mereka dengan menggulirkan RUU HIP.

Dijelaskan, RUU HIP yang diusulkan DPR RI bukan lagi keteledoran, tetapi ada unsur kesengajaan, yang diduga untuk memuaskan syahwat politik para wakil rakyat itu.

Suheri mengibaratkan RUU HIP tersebut seperti handphone yang casing-nya tertera merek, tetapi mesinnya sudah diganti-ganti.

Aksi yang digelar sempat memacetkan ruas jalan dari dan menuju Jalan Imam Bonjol.

Apalagi kordinator aksi sudah memerintahkan jangan ada kendaraan yang melintas, kecuali peserta aksi.

Personel kepolisian juga terlihat berjaga di depan gedung DPRD.

Aparat yang berjaga tampak menggunakan APD berupa masker, sarung tangan hingga sepatu khusus.

Sementara itu, Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, Masri Sitanggang, yang ikut menyampaikan orasinya menyebutkan, pihaknya tidak hanya ingin RUU HIP dicabut.

Kemudian dibatalkan dari Prolegnas, dan usut siapa orang di belakangnya.

“Usut lahirnya Naskah Akademik (NA) yang merupakan dokumen penyusunan RUU HIP, dan siapa aktor di belakangnya,” kata Masri.

Karena, lanjut Masri, niat orang-orang di belakang lahirnya RUU HIDP diduga ada mengandung tindakan kejahatan keamanan negara, sesuai UU No 27/1999 serta tertuang dalam KUHP pasal 106 a Jp 107 d.

Mengomentari aksi damai itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa kepada Waspada mengatakan, Pancasila sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi.

“Sejak tahun 1945, Pancasila sudah menjadi perekat bangsa, suku dan agama,” katanya.

“Kalau dirubah, akan ada ketidaknyamanan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Menyinggung tentang demo tentang RUU HIP, Harun menyebutkan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan dan komisi terkait.

Diteruskan Ke DPR RI

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi kepada Waspada, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPR RI.

“Kita akan sampaikan dan akan diteruskan ke DPR RI,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

PKS sendiri, lanjut Salman, sedari awal sudah menolak kehadiran RUU HIP di DPR RI.

Meski hanya PKS sendiri dari 9 fraksi yang menolak, pihaknya yakin aspirasi partai dan penolakan dari elemen masyarakat akan didengarkan oleh pimpinan DPR RI.

Berdasarkan tata tertib di DPR RI, ada dua mekanisme penghentian pembahasan sebuah RUU.

Pertama, menarik surat permintaan pembahasan yang dikirim DPR kepada pemerintah. Kedua, membiarkan surat tersebut kadaluarsa, sehingga tidak dibahas lagi.

Pemerintah sendiri belum memberikan penjelasan menolak atau menyetujui RUU HIP.

Alasannya, karena masih membutuhkan waktu sampai 60 hari sejak DPR RI mengusulkan rancangan itu 22 April 2020 lalu.

Usai berdemo elemen masyarakat menunaikan sholat ashar berjamaaah di masjid DPRD Sumut dan para peserta aksi kemudian meninggalkan gedung dewan dengan damai dan tertib. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2