JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo yang melontarkan wacana reshuffle kabinet, mendapat respon positif dari PDI Perjuangan (PDIP).
Menjawab pertanyaan wartawan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari Presiden.
“Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” ujar Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai acara Forum Group Discussion dengan tema “Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum”, digelar secara daring dan luring di Gedung Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Hasto menilai Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di pemilihan umum (Pemilu) 2024 dalam kondisi sense of happines (rasa bahagia) yang tinggi.
Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy (warisan) untuk rakyat.
“Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” tandas Hasto.
Ketika ditanya bahwa menteri dari Partai Nasdem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem Presidential, dan bukan koalisi parlementer.
“Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa partai politik (parpol) yang mengusulkan (menteri, red) ya. Tetapi tunduk pada platform dari Presiden,” tegas Hasto.
Peraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyebut skala prioritas dari Presiden saat ini, bahwa menteri harus senafas dengan kebijakan Presiden. Apalagi saat ini dalam situasi penuh tantangan, ketika perekonomian tertekan akibat persoalan global.
Bagi Hasto, meskipun dari World Bank memberikan apresiasi kepada Indonesia, tapi Indonesia tetap harus hati-hati sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden.
“(Menteri anggota kabinet, red) tidak boleh menyiapkan antitesa bagi Presiden,” ungkap Hasto.
Lantas, apakah PDIP mendukung jika presiden melakukan reshuffle? Hasto menilai sinyal reshuffle yang dilontarkan Presiden Jokowi tentu ada konteksnya. Karena itu Hasto pun sangat mendukung Presiden Jokowi.
Konteksnya tentu adalah paska pernyataan politikus Nasdem, Zulfan Lindan, bahwa dukungan partainya ke Anies Baswedan adalah karena ia adalah antitesa Jokowi.
“Pak Jokowi kami dukung. Seperti saat situasi seperti ini. Bu Mega membela Pak Jokowi dari Korea Selatan (saat Megawati ada di Korea Selatan, red). Kita dukung supaya keberhasilan Pak Jokowi itu untuk rakyat. Karena itu, untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini,” jelasnya.
Bagi Hasto, parpol berkoalisi tentunya harus berkomitmen akan mengawal pemerintahan itu sampai akhir dan akan tegak lurus dengan Jokowi sampai 2024.
“Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi pak Jokowi. Itu prinsip karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara,” tandas Hasto.
(Irw)
