Waspada
Waspada » Dua Mantan Anggota DPRD Sumut Dituntut 5 Tahun Penjara
Headlines

Dua Mantan Anggota DPRD Sumut Dituntut 5 Tahun Penjara

PARA terdakwa saat mendengarkan sidang tuntutan di PN Medan. Sidang 14 mantan anggota DPRD Sumut digelar, dengan dua terdakwa di antaranya dituntut 5 tahun penjara. Waspada/Rama Andriawan
PARA terdakwa saat mendengarkan sidang tuntutan di PN Medan. Sidang 14 mantan anggota DPRD Sumut digelar, dengan dua terdakwa di antaranya dituntut 5 tahun penjara. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Dua mantan anggota DPRD Sumut, Syamsul Hilal dan Ramli dituntut jaksa KPK masing-masing selama 5 tahun penjara. Kedua terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Hilal dan Ramli dengan pidana selama 5 tahun penjara,” kata jaksa KPK Hendra Eka Syaputra dalam tuntutan yang dibacakan bergantian dalam sidang online di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/3).

Tim jaksa KPK menyatakan, tuntutan terhadap kedua terdakwa lebih berat dari 12 mantan anggota DPRD Sumut lainnya, karena keduanya dinilai tidak mengakui perbuatannya.

Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana.

“Terdakwa terbukti secara sah dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ucap jaksa.

Di hadapan Hakim Ketua Immanuel Tarigan, jaksa juga membebankan denda terdakwa Syamsul Hilal sebesar Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Ia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp477 juta, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan maka harta bendanya disita untuk negara.

“Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan,” kata jaksa. Sementara terdakwa Ramli, didenda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp497 juta subsider 1 tahun penjara.

12 Terdakwa Dituntut Bervariasi

Sementara, untuk 12 terdakwa lainnya di antaranya Megalia Agustina, Ida Budiningsih dan Mulyani dituntut masing-masing selama 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa Megalia Agustina dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp540 juta subsider 1 tahun 6 bulan penjara.

Terhadap terdakwa Ida Budiningsih dan Mulyani, dibebankan membayar uang pengganti Rp452 juta subsider 1 tahun 6 bulan penjara.

Kemudian, terdakwa Robert Nainggolan, Layari Sinubakan dan Japorman Saragih dituntut masing-masing selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kemudian terdakwa Robert Nainggolan dan Japorman Saragih membayar uang pengganti sebesar Rp427 juta, Layari Sinukaban sebesar Rp377 juta subsider masing-masing selama 1 tahun penjara.

Kemudian, terdakwa Sudirman Halawa dan Irwansyah damanik dituntut masing-masing selama 4 tahun 6 bulan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian Sudirman Halawa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp417 juta, Irwansyah Damanik sebesar Rp602 subsider masing-masing selama 1 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Nurhasanah, Jamaluddin Hasibuan dan Ahmed Husen Hutagalung masing-masing dihukum selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa Nurhasanah juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp427 juta, Ahmad Husen sebesar Rp752 juta subsider masing-masing selama 1 tahun penjara.

Terdakwa terakhir, Rahmad Perdamean Hasibuan dituntut selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain kurungan badan, ke 14 terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Salahgunakan Wewenang

Tim JPU KPK menilai, hal yang memberatkan para terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan jabatan untuk melakukan kejahatan.

Terdakwa juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan.

Usai mendengarkan tuntutan, Hakim Ketua Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang d pekan mendatang.

Sebelumnya jaksa KPK, Ronald Ferdinan Worotikan mengungkapkan, 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumut meminta “uang ketok palu” terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2009-2014 dan 2014-2019 dengan angka bervariasi mulai dari Rp400-Rp700 juta.

Para terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009 sampai 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain, membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat itu.

Para terdakwa dikenai dugaan menerima suap atau hadiah terkait fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Sumut, yakni Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2