Waspada
Waspada » Dua Fraksi Di DPRK Aceh Tamiang Menolak Pembahasan Uang Proyek Gagal Bayar Rp13.383.250.951
Aceh Headlines

Dua Fraksi Di DPRK Aceh Tamiang Menolak Pembahasan Uang Proyek Gagal Bayar Rp13.383.250.951

SUASANA Sidang Paripurna di Ruang Utama DPRK Aceh Tamiang, Selasa (8/9) malam. Waspada/Muhammad Hanafiah
SUASANA Sidang Paripurna di Ruang Utama DPRK Aceh Tamiang, Selasa (8/9) malam. Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Dua Fraksi dari empat Fraksi yang ada di DPRK Aceh Tamiang menolak pembahasan uang Proyek gagal bayar tahun anggaran 2019 yang sudah dibayar dengan cara menerbitkan Perbup pada APBK Aceh Tamiang TA 2020(murni) sebesar Rp13,383,250,951 untuk dibahas pada APBK Perubahan Aceh Tamiang TA 2020 karena sudah dibayar mendahului anggaran pada APBK Aceh Tamiang TA 2020 (murni).

Sidang Paripurna, Selasa (8/9) malam, dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto didampingi Wakil Ketua, Fadlon dan Muhammad Nur serta undangan antara lain Dandim Aceh Tamiang, Kajari Aceh Tamiang, SKPK dan undangan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Waspada pada sidang paripurna, Selasa (8/9) malam, Kedua Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan yang sangat berani mengkritisi tentang kasus gagal bayar uang proyek sebesar Rp13,383,250,951.

Sedangkan Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Tamiang Sepakat dalam pendapat akhir Fraksi terhadap Pendapat Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Perubahan Kabupaten Aceh Tamiang TA 2020 pada sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, Selasa (8/9) malam.

“Fraksi Partai Gerindra berpandangan, meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mengkaji kembali terkait pembayaran kegiatan gagal bayar tahun anggaran 2019 sebesar Rp13,383,250,951 yang dibayar pada tahun anggaran 2020 apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ucap juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Salbiah, S,Pd,I dari atas mimbar pada sidang paripurna, Selasa (8/9) malam.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra yang terdiri dari Sugiono Sukandar, SH (Ketua), Fitriadi (Wakil Ketua), Salbiah (Sekretaris) dan Suprianto, Muhammad Irwan, Sarhadi, Ir H Tengku Rusli masing-masing anggota juga meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk menjelaskan rincian barang dan jumlahnya serta dana/uang bantuan dari Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat serta dari sumbangan pihak lainnya, perseorangan dan perusahaan dalam kegiatan penanganan Covid-19 untuk Kabupaten Aceh Tamiang.

Fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk meninjau kembali tentang program pengadaan wifi gratis di masjid mengingat dampak negatif yang ditimbulkan.

Sedangkan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan DPRK Aceh Tamiang yang terdiri dari Tgk Irsyadul Afkar (Ketua), Dedi Suriansyah (Wakil Ketua), Desi Amelia (Sekretaris) dan Siti Zaleha, Purwati, Muhammad Saman, Jayanti Sari, Zulfidar masing-masing sebagai anggota juga berani mengkritisi tentang uang proyek gagal bayar tersebut.

Desi Amelia yang tampail sebagai juru bicara Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan dari atas mimbar pada sidang paripurna Selasa (8/9) malam menyatakan, Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan sependapat dengan pendapat Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang terhadap proses pembayaran kewajiban Pemda kepada pihak rekanan atau pihak ketiga terhadap proses gagal bayar pada tahun anggaran 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp13,383,250,951 yang telah dibayar pada tahun 2020 melalui Perbup Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBK Aceh Tamiang TA 2020, karena di dalam proses tersebut pihak DPRK tidak dilibatkan.

“Sehingga apabila dibelakang hari timbul masalah dengan pihak penegak hukum maka pihak DPRK tidak ada sangkut paut dan tidak dapat diproses secara hukum,” tegas Desi Amelia dari atas mimbar seraya menegaskan DPRK Aceh Tamiang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas Legislasi, Budgeting (anggaran) dan pengawasan.

Bupati Aceh Tamiang, H Mursil dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdakab Aceh Tamiang, Basyaruddin tidak ada menanggapi tentang kasus uang proyek gagal bayar sebesar Rp13,383,250,951 tersebut.

Namun, Basyaruddin dari atas podium menyatakan Pendapatan Daerah pada APBK Perubahan TA 2020 sebesar Rp1,224,870,868,476, Belanja Daerah pada APBK Perubahan TA 2020 sebesar Rp1,240,675,983,087 dan Pembiayaan Daerah pada APBK Perubahan TA 2020 sebesar Rp15,805,114,610. (b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2