Waspada
Waspada » DPRK Aceh Tamiang Tidak Memolitisir Pembayaran Proyek Tertunda
Aceh Headlines

DPRK Aceh Tamiang Tidak Memolitisir Pembayaran Proyek Tertunda

H Mursil Bupati Aceh Tamiang. Waspada/Yusri
H Mursil Bupati Aceh Tamiang. Waspada/Yusri

KUALASIMPANG (Waspada): DPRK Aceh Tamiang diminta untuk tidak mempolitisir terhadap pembayaran proyek tertunda bayar tahun 2019 senilai Rp13 miliar lebih yang sudah dibayarkan pada tahun 2020 lalu.

Karena pembayaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap proyek dimaksud sudah sesuai prosedur.

“Pembayaran proyek tertunda bayar tahun 2019 lalu senilai Rp13,383,250,951 pada Dinas PUPR Aceh Tamiang sebelum dibayarkan juga sudah mendapat rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh,” kata H Mursil kepada Waspada, Minggu (13/9) melalui telepon dan sekaligus menyikapi dua Fraksi dari empat Fraksi di DPRK Aceh Tamiang menolak pembahasan uang proyek gagal bayar tahun anggaran 2019 yang sudah dibayar dengan cara menerbitkan Perbup pada APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (murni) untuk dibahas pada APBK Perubahan Aceh Tamiang TA 2020.

Menurutnya, pembayaran proyek yang menjadi hutang daerah ini jauh sebelumnya juga tim dari Pemkab Aceh Tamiang bersama Pimpinan DPRK Aceh Tamiang sudah melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh, bahkan BPK RI Perwakilan Aceh sudah turun melakukan audit terhadap 13 pekerjaan tersebut, sehingga pemerintah daerah wajib membayarnya dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk DPRK Aceh Tamiang juga mengetahui pembayaran proyek tertunda bayar tahun 2019 itu.

Bupati Mursil menilai apa yang dilakukan DPRK Aceh Tamiang, dengan menolak pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Aceh Tamiang TA 2020 pada sidang Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang beberapa waktu lalu merupakan hal yang tidak pada tempatnya.

“Penolakan itu kita rasa kurang tepat disampaikan dalam sidang paripurna, masih ada momen lain,” tutur Mursil.

Dikatakan Mursil, tidak terbayarnya 13 proyek di tahun 2019 itu bukan unsur kesengajaan Pemkab Aceh Tamiang, hal ini terjadi dikarenakan Dana Bagi Hasil (DBS) dari pemerintah pusat tidak ditransfer sesuai yang telah dianggarkan sehingga berdampak ke daerah di tingkat Kabupaten.

“Kejadian gagal bayar ini bukan hanya terjadi di Aceh Tamiang semata, hal ini juga terjadi dibeberapa kabupaten lain,” tegas Mursil.

Bupati Aceh Tamiang, H Mursil meminta Legislatif dapat berpikir jernih dan dewasa dalam menyikapi persoalan ini, kegagalan bayar ditahun 2019 ini menjadi pelajaran Pemkab Aceh Tamiang agar kedepan dapat lebih baik lagi.

“Kegagalan awal dari perjalan menuju sebuah keberhasilan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita selaku penyelenggara negara,” pungkas Mursil.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dua Fraksi dari empat Fraksi yang ada di DPRK Aceh Tamiang menolak pembahasan uang proyek gagal bayar tahun anggaran 2019 yang sudah dibayar dengan cara menerbitkan Perbup pada APBK Aceh Tamiang TA 2020 (murni) senilai Rp13,383,250,951 untuk dibahas pada APBK Perubahan Aceh Tamiang TA 2020 adalah Frkasi Partai Gerindra dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan.

Penolakan oleh kedua Fraksi di DPRK Aceh Tamiang tersebut terjadi dalam sidang Paripurna, Selasa (8/9) malam, dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto didampingi Wakil Ketua, Fadlon dan Muhammad Nur serta undangan antara lain Dandim Aceh Tamiang, Kajari Aceh Tamiang, SKPK dan undangan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Waspada pada sidang paripurna tersebut, Kedua Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan yang sangat berani mengkritisi tentang kasus gagal bayar uang proyek senilai Rp13,383,250,951.

“Fraksi Partai Gerindra berpandangan, meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mengkaji kembali terkait pembayaran kegiatan gagal bayar tahun anggaran 2019 sebesar Rp13,383,250,951 yang dibayar pada tahun anggaran 2020 apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ucap juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Salbiah, SPdI dari atas mimbar pada sidang paripurna.

Sedangkan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan DPRK Aceh Tamiang melalui juru bicaranya, Desi Amelia dari atas mimbar pada sidang paripurna menyatakan, Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan sependapat dengan pendapat Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang terhadap proses pembayaran kewajiban Pemda kepada pihak rekanan atau pihak ketiga terhadap proses gagal bayar pada tahun anggaran 2019 pada Dinas PUPR senilai Rp13,383,250,951 yang telah dibayar pada tahun 2020 melalui Perbup Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBK Aceh Tamiang TA 2020.

“Namun, dalam proses pembayaran tersebut pihak DPRK tidak dilibatkan sehingga apabila di belakang hari timbul masalah dengan pihak penegak hukum, maka pihak DPRK tidak ada sangkut paut dan tidak dapat diproses secara hukum,” tegas Desi Amelia dari atas mimbar seraya menegaskan DPRK Aceh Tamiang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas legislasi, budgeting dan pengawasan. (b15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2