DPRD Sumut Minta Tuntaskan Tumpang Tindih Kawasan Hutan

DPRD Sumut Minta Tuntaskan Tumpang Tindih Kawasan Hutan

  • Bagikan
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Kehutanan DPRD Sumut, Parsaulian Tambunan. DPRD Sumut minta tuntaskan tumpang tindih kawasan hutan. Waspada/Partono Budy
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Kehutanan DPRD Sumut, Parsaulian Tambunan. DPRD Sumut minta tuntaskan tumpang tindih kawasan hutan. Waspada/Partono Budy


MEDAN (Waspada): Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kehutanan DPRD Sumut, Parsaulian Tambunan (foto)meminta kepada semua pihak, termasuk Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementrian Linkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergis menuntaskan tumpang tindih kawasan dan pengelolaan hutan  di Sumatera Utara.

“Tapal batas dan pengelolaan hutan di Sumut hingga kini masih tumpang tindih, dan sangat merugikan  pemerintah, dan masyarakat yang bermukim di kawasan berdekatan,” kata Parsaulian kepada wartawan di Medan, akhir pekan lalu.

                                             

Anggota dewan dari Fraksi NasDem ini merespon kinerja Pansus Kehutanan yang hingga kini belum optimal akibat tidak konsisten dan seriusnya pemerintah dan stakeholder terkait, untuk menuntaskan persoalan kehutanan di Sumut.

Parsaulian menyebutkan masalah tapal batas hutan di Sumut hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Misalnya, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 1 dengan KPH yang lain, dan hutan lindung atau Negara, dengan hutan sosial atau hutan areal penggunaan lain (APL)  dan tapal batas hutan register.

“Sejauh ini, Pansus hanya melihat perusahaan korporasi  yang bersinggungan dengan perusahaan perkebunan yakni antara  PT SSL dan SRL yang tapal batasnya tumpang tindih izinya dengan PTPN II  dan masyarakat terkait hutan APL,” katanya.

Karenanya, Pansus minta  Dinas Kehutanan dan jajarannya di kabupaten/kota dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementrian Kehutanan untuk menyelesaikan dan menuntaskan tapal batas tersebut agar tidak disalahgunakan pihak lain atau korporasi,” katanya.

Konsesi

Terkait pengelolaan hutan, Parsaulian banyak terjadi di Sumut. Dia menyebutkan kasus Toba Pulp Lestari  (TPL) di Tapanuli,yang hingga ini belum diketahui mana  konsesi mereka dan hutan adat. “Kemudian mana yang hutan observasi terkait kawasan danau toba,” sebutnya.

Selanjutnya. status dan eksistensi PT Guri di Nias dan Dairi Sidikalang, kawasan PTPN II di Langkat yang sebagian masuk kawasan hutan lindung.

“Juga ada register 18 yang sudah berlangsung 30 tahuin namun belum berkesudahan, dengan jumlah luas 10.000 hektar. Di sini ada  perusahaanm koperasi dan perorangan, tapi korporasi yang dalam praktiknya juga melibatkan masyarakat,” katanya.

Karenanya, dia minta keseriusan Pemprovsu melalui Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk bersinergis dengan Pansus kehutanan DPRD Sumut agar masalah tersebut di atas dapat diselesaikan.

“Jika dibiarkan, kita khawatir masyarakat jadi sapi perahan oknum maupun korperasi,” pungkasnya. (cpb)

  • Bagikan