Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta RSUD Djasamen Saragih Bertanggung Jawab
Headlines

DPRD Sumut Minta RSUD Djasamen Saragih Bertanggung Jawab

WAKIL Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian. DPRD Sumut minta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) dan Rumah Sakit RSUD Dr Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk bertanggungjawab. Waspada/Ist
WAKIL Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian. DPRD Sumut minta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) dan Rumah Sakit RSUD Dr Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk bertanggungjawab. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Peristiwa dimandikannya jenazah perempuan pasien Covid-19 oleh petugas laki-laki di RSUD Dr Djasamen Saragih Pematangsiantar menuai protes. Dua anggota DPRD Sumut minta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk bertanggung Jawab.

Hal ini disampaikan Ahmad Hadian, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Kamis (24/9).
Menurut Ahmad Hadian, peristiwa pemandian jenazah perempuan oleh petugas laki-laki di RSUD Djasamen Saragih itu dinilai sangat fatal.

“Ini melanggar standar operational prosedur (SOP) penanganan Covid dan bahkan lebih jauh melanggar aturan norma etika dan agama. Saya minta GTPP Covid-19 Sumut dan RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar bertanggung jawab,” ujarnya.

Saat ditanya apa bentuk pertanggungjawaban dimaksud, Hadian menjelaskan bahwa yang pasti DPRD Sumut minta RSUD Djasamen Saragih bertanggung jawab dan meminta maaf kepada keluarga pasien.

Kemudian Gubsu harus menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaraan ini, sebab mereka sudah menabrak standar operational prosedur (SOP), etika kearifan lokal bahkan aturan agama.

“Bahkan saya pikir pihak penegak hukum bisa melakukan investigasi mendalam, khususnya jika ada unsur kesengajaan bisa berbuntut pidana,” katanya.

Selanjutnya, Gubernur harus melakukan evaluasi mendalam terhadap Satgas Covid sampai ke Kabupaten Kota agar tidak terulang kembali kasus serupa.

“Saya usul agar untuk urusan pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 diserahkan saja kepada keluarga,” katanya.
Tapi dengan catatan, GTPP memberikan arahan protokol kesehatan dan mengawasinya saat pemulasaraan.

“Ini untuk menjaga agar tidak terulang masalah serupa. Intinya jangan anggap sepele urusan ini, ” pungkas Sekretaris Fraksi PKS ini.

Peringatan

Terpisah, dalam pernyataan pers yang relisnya diterima Waspada, Kamis (24/9), anggota DPRD Sumut Gusmayadi dari Fraksi Gerindra menyebutkan, hal ini jadi peringatan bagi RSUD Djasamen Saragih atas kasus memandikan jenazah di rumah sakit di P Siantar itu.

Gusmayadi menyesalkan peristiwa yang telah menimbulkan polemik, karena tidak sesuai ketentuan aturan syariat Islam. “Bahkan menjadi konsumsi pemberitaan skala nasional, ” katanya.

Beruntung, Majelis Ulama Indonesia kota Pematang Siantar mengambil langkah sigap mengakomodir aspirasi umat dan memfasilitasi proses klarifikasi.

Dalam kaitan ini, Gusmayadi berterimakasih kepada MUI dan mengapresiasi langkah tokoh-tokoh agama, aktivis islam dan masyarakat yang telah dengan sangat damai melakukan diskusi, memberikan pernyataan pers.

Hingga proses melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian sebagai representasi sikap damai, sadar hukum dan berwibawa.

Pihaknya mendesak pemerintah khususnya kota Pematang Siantar, Pemprovsu hingga pusat untuk mencermati proses penanganan Covid 19, khususnya dalam hal penanganan korban meninggal agar tidak keluar dari aturan syariat bagi yang beragama Islam.

Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada tokoh-tokoh agama (ulama), tim hukum serta pihak aparatur kepolisian dalam proses penegakan hukum atas peristiwa tersebut. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2