Waspada
Waspada » DPRD Sumut: Hentikan Operasional Tambang Emas Ilegal Di Madina
Headlines

DPRD Sumut: Hentikan Operasional Tambang Emas Ilegal Di Madina

KETUA Komisi B Dhody Thahir. DPRD Sumut mendesak aparat berwenang, termasuk jajaran kepolisian untuk secepatnya hentikan operasional tambang emas Ilegal yang sudah puluhan tahun beroperasi di Mandailing Natal (Madina). Waspada/Partono Budy
KETUA Komisi B Dhody Thahir. DPRD Sumut mendesak aparat berwenang, termasuk jajaran kepolisian untuk secepatnya hentikan operasional tambang emas Ilegal yang sudah puluhan tahun beroperasi di Mandailing Natal (Madina). Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut mendesak aparat berwenang, termasuk jajaran kepolisian untuk secepatnya hentikan operasional tambang emas Ilegal yang sudah puluhan tahun beroperasi di Mandailing Natal (Madina).

“Tambang emas ilegal yang terus merajalela dan sudah berlangsung berpuluh tahun di Kabupatan Madina harus segera dihentikan dan ditertibkan,” kata Ketua Komisi B Dhody Thahir (foto) kepada Waspada, di Medan, Jumat (12/3).

Anggota dewan dari Fraksi Golkar ini merespon masih terus beraktifitasnya tambang-tambang di Sumut, termasuk di Madina yang belum mendapat tindakan hukum dari aparat berwenang di kabupaten itu.

Menurut Dhody, keberadaan tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal selama ini hanya menguntungkan oknum-oknum pengusaha yang tidak bertanggungjawab serta segelintir oknum lainnya, yang ikut membeking usaha tersebut.

Sementara pihak pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, tidak kecipratan untung dari merajalelanya tambang emas ilegal tersebut.

“Pasalnya, selama ini tambang emas ilegal tersebut tidak ada memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) kepada pemerintah,” ungkap Dhody, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut.

Selain tidak memberikan kontribusi berupa PAD, merajalelanya tambang emas ilegal itu juga telah melahirkan side effect negative (dampak negatif), berupa terjadinya kerusakan alam di sekitar tambang itu.

Seperti terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran Sungai Batang Natal maupun anak sungainya yaitu Sungai Desa Sipogu, dan Sungai Parlampungan di Kabupaten Mandailing Natal.

“Pencemaran sungai ini jelas merugikan dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar,” sebut Dhody, seraya mengimbau pihak berkompeten supaya secepatnya menghentikan aktivitas ilegal tersebut.

PT HKI

Pada bahagian lain, Dhody menyoroti seputar penggunaan galian C ilegal yang diduga dilakukan PT HKI (Hutama Karya Infrastruktur), supaya ditertibkan, karena tidak jelas kontribusinya untuk pemerintah.

Ditambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan keberadaan PT HKI selaku pelaksana proyek jalan tol ruas Binjai-Langsa serta sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya.

Namun, Dhody meminta pihak PT HKI, hendaknya bisa lebih selektif dan tidak menggunakan material galian C ilegal untuk pembangunan mega proyek jalan tol Binjai-Langsa serta berbagai proyek pembangunan infrastruktur jalan lainnya di daerah ini.

“Jangan sampai pelaksanaan pembangunan infrastruktur, justru berakibat kepada terjadinya kerusakan lingkungan, akibat merajalelanya pengerukan di sekitar daerah aliran sungai,” tegas Dhody.(cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2