Waspada
Waspada » DPRD Sumut Desak Menteri ESDM Tertibkan Tambang Ilegal Di Madina
Headlines

DPRD Sumut Desak Menteri ESDM Tertibkan Tambang Ilegal Di Madina

MEDAN (Waspada): Komisi B DPRD Sumut desak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta segera cabut izin tambang ilegal yang masih beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
MEDAN (Waspada): Komisi B DPRD Sumut desak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta segera cabut izin tambang ilegal yang masih beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

MEDAN (Waspada): Komisi B DPRD Sumut desak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta segera tertibkan tambang ilegal yang masih beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga (foto), terkait aksi demo di Madina, pekan silam, yang mendesak penutupan penambangan liar di sejumlah kawasan di Madina.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pihaknya merasa perlu mendatangi Menteri ESDM Arifin Tasrif, karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru, yakni UU No 3/2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan undang-undang yang baru ini, pengelolaan tambang dan mineral tidak lagi jadi kewenangan provinsi, melainkan langsung di bawah kendali pemerintah pusat.

Begitu juga dengan pengeluaran izin Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), tetap oleh pusat, dan kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

“Pertengahan Januari kita akan ke Kementrian ESDM sekaligus membawa bukti dugaan kerusakan lingkungan pada sejumlah titik di Madina yang berpotensi mencemarkan air, lingkungan dan ekosistem,” kata Zeira, yang komisinya membidangi masalah pertambangan ini.

Dalam kunjungan kerja belum lama ini, Zeira mengaku telah menemukan bukti-bukti bahwa pengelolaan dan hasil lolaan tambang yang telah menyebabkan 11 bayi mengalami cacat bawaan.

“Karenanya, DPRD Sumut desak Menteri ESDM mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menertibkan tambang ilegal di Madina yang telah merusak eksosistem lingkungan itu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat dan provinsi diminta juga bersinergi melakukan kajian dan evaluasi, dan mencari alternatif pengelolaan tambang yang bersih dari pencemaran lingkungan.

“Kita harapkan salah satu solusinya nanti adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk beralih ke sektor usaha baru guna memperkecil dampak perusakan lingkungan,” katanya.

Undang Dinas ESDM

Untuk mencari solusi terkait pengelolaan tambang, Komisi B DPRD Sumut akan mengundang Dinas ESDM Sumut pada 19 Januari 2020, dengan harapan pengelolaan tambang dapat memberi efek keseimbangan bagi manusia dan alam.

“Saya kira tak mungkin ditutup semua, hanya yang beroperasi ilegal yang diduga dikuasai oknum, dan tambang yang berizin, namun prakteknya menyalahi aturan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM Zubaidi kepada Waspada membenarkan bahwa pengelolaan, termasuk izin tambang tak lagi diurusi dinasnya setelah dikeluarkannya UU No 3/2020 tentang pertambangan, mineral dan batubara.

“Selama ini, kita hanya mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan sesuai Perda No 2 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan umum,” katanya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2