Waspada
Waspada » DPRD Sumut Akan Panggil Plh Bupati Tapsel Soal Tambang Liar
Headlines

DPRD Sumut Akan Panggil Plh Bupati Tapsel Soal Tambang Liar

WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. DPRD Sumut akan panggil Plh Bupati Tapsel soal tambang liar di Batang Angkola. Waspada/Partono Budy
WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. DPRD Sumut akan panggil Plh Bupati Tapsel soal tambang liar di Batang Angkola. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga (foto) menyesalkan terjadinya aksi penambangan liar di Batang Angkola, Tapsel. Dewan akan mengagendakan pemanggilan Plh Bupati Tapsel Parulian Nasution, MM, dan dinas terkait untuk mempertanyakan hal itu.

“Selain kita minta ditertibkan, kita akan pertanyakan, apakah memang ada pembiaran atau bagaimana, ini perlu kita telusuri,” kata Zeira, kepada Waspada, di Medan, Senin (22/2).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merespon tambang emas liar atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagaimana disampaikan Syahrul M Pasaribu kepada wartawan di Sidimpuan, Sabtu (20/2) malam.

Bupati Tapsel periode 2010-2016 dan 2016-2021 itu menyebutkan, PETI sudah merajalela dan akan jadi ancaman besar bagi lingkungan dan masa depan anak cucu kita.

Zeira juga merespon keterangan Kepala Dinas ESDM Zubadi yang bersikukuh bahwa pihaknya tidak mengurusi izin tambang setelah keluarnya UU No 3/2020 tentang pertambangan, mineral dan batubara.

Terhadap hal ini, Zeira Salim menyebutkan, untuk mendapat progress terbaru, komisi B juga akan mengundang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi atas maraknya tambang liar di Tapsel.

Plh Bupati Tapsel Parulian Nasution, MM, diharapkan transparan untuk memberikan penjelasan. “Saya kira beliau punya informasi yang cukup tentang tambang liar ini,” sebutnya.

Plh Bupati Tapsel Parulian Nasution menggantikan posisi Syahrul M Pasaribu yang berakhir masa tugasnya 17 Februari lalu.

Pembiaran

Menyinggung masih maraknya aksi tambang hingga kini, Zeira menyebutkan, itu terjadi diduga karena ada pembiaran dari aparat berwenang di sana. “Sudah berulangkali terjadi, ini ada apa? ” katanya.

Zeira juga mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum di sana yang terkesan tidak komit untuk menjaga keseimbangan alam dari praktik penambangan liar. “Kalau unsur pidananya sudah terlihat, kenapa tidak diambil tindakan, itu yang kita pertanyakan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Zubaidi kepada Waspada, menegaskan, pihaknya tidak dapat mengambil langkah terlalu jauh terkait penertiban tambang liar di Tapsel.

“Sudah berulang saya sampaikan soal izin tambang itu bakal jadi kewenangan pusat, kita ini sifatnya kordinasi,” sebutnya.

Kewenangan itu tertuang dalam Undang-undang No 3/2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang hingga ini turunannya berupa Keputusan Presiden (Kepres) res belum sampai ke Pemprovsu.

Terhadap hal ini, anggota DPRD Sumut Zeira Salim menyebutkan, jika pengurusan izin nanti diurus oleh pusat, Komisi B juga akan menjadwalkan pemanggilan Kementrian ESDM di Jakarta. “Supaya tuntas persoalan ini,” pungkasnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2