DPRD Minta Stanvaskan Lahan Register 18 Di Kabupaten Simalungun

DPRD Minta Stanvaskan Lahan Register 18 Di Kabupaten Simalungun

  • Bagikan
KETUA Komisi B DPRD Sumut, Victor Silaen memimpin rapat dengar pendapat dengan warga, kelompok tani, dan instansi terkait, di ruang dewan, Senin (5/10). DPRD Sumut meminta dinas perkebunan dan jajaran terkait untuk mengambil langkah stanvaskan (penghentian sementara) kawasan hutan seluas 5.352 hektar di register 18 dI Desa Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Waspada/Ist
KETUA Komisi B DPRD Sumut, Victor Silaen memimpin rapat dengar pendapat dengan warga, kelompok tani, dan instansi terkait, di ruang dewan, Senin (5/10). DPRD Sumut meminta dinas perkebunan dan jajaran terkait untuk mengambil langkah stanvaskan (penghentian sementara) kawasan hutan seluas 5.352 hektar di register 18 dI Desa Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut minta dinas perkebunan dan jajaran terkait untuk mengambil langkah stanvaskan (penghentian sementara) lahan Register 18 seluas 5.352 hektar dI Desa Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.

DPRD minta stanvaskan lahan Register 18 di Kabupaten Simalungun agar penyelesaian sengketa tanah yang sudah berlangsung 30 tahun di sana dapat diselesaikan secara holistik (menyeluruh).

“Kita minta stanvas dulu, sambil mengusulkan agar pemeriksaan sengketa lahan ini dilakukan secara menyeluruh (holistik),” kata anggota Komisi B, Sugianto Makmur.

Dia mengatakan hal itu pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat dan kelompok tani Desa Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, perwakilan Pangdam, Polda, dan BPN dan Kantor Pertahanan Simalungun, di ruang dewan, Senin (5/10).

RDP ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Ketua Komisi B Victor Silaen, para anggota Gusmiyadi, Sugianto Makmur, Tuani Lumban Tobing, dan Sumihar Sagala.

Alasan stanvas, menurut Sugianto karena ada kesan tumpang tindih status alas hak tanah yang dikeluarkan Kantor Pertahanan Simalungun dan hak masyarakat yang mengusahai lahan di kawasan register 18 itu.

Sehingga lanjut politisi PDI-P ini, untuk mendapatkan keutuhan penyelesaian, harus dirunut ke belakang sekaligus dicari jalan keluar yang baik dan dapat diterima masyarakat.

“Setahu saya, bila sertifikat terbit tahun tahun 2000-an, berarti di zaman Bupati John Hugo Silalahi, dengan dasar adanya Perda Kabupaten, maka perda itu bisa bertentangan dengan undang-undang di atasnya,” katanya.

Perlakuan Tidak Menyenangkan

Selama kurun waktu itu pula, warga kelompok tani teraniaya karena sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari aparat kepolisian Polres Simalungun. Bahkan ada belasan orang yang ditahan karena dituduh mencuri.

Menurut kuasa hukum kelompok tani, Mulyadi, terdapat belasan orang yang ditahan atas tuduhan melakukan pencurian di lahan register tersebut.

“Kini ada dua lagi yang masih ditahan dengan tuduhan tak punya sertifikat lahan,” kata Mulyadi.
Mulyadi sudah berusaha menghubungi aparat kepolisian untuk mendapatkan penjelasan, namun tak kunjung berhasil dengan alasan tak dapat dijumpai.

Anehnya, ada sejumlah perusahaan yang malah sudah mendapatkan sertifikat atas lahan yang sebelumnya hutan register kemudian dialihkan menjadi kebun sawit

Perusahaan-perusahaan tersebut sudah 3 kali malah tak hadir dalam rapat yang digelar Komisi B DPRD Sumut.

“Ini jadi pertanyaan besar mengapa bisa ada sertifikat untuk pengusaha, sebaliknya masyarakat yang ditahan di lahan yang mereka usahai selama 30 tahun,” katanya.

Merespon keluhan itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut Victor Silaen dan Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah SIbarani mendesak perlu dilakukannya stanvas, dan bebaskan orang yang ditahan di Polres Simalungun sampai ada penjelasan hukum atas tanah.

Terhadap Badan Pertahanan Nasional dan Kantor Pertahanan Simalungun, Rahmansyah Sibarani minta kepada Kapoldasu untuk memeriksa kedua instansi itu.

“Usut dan tanyakan sama mereka kenapa sertifikat bisa dikeluarkan di hutan register, yang notabene untuk kehidupan masyarakat, dan petani di Simalungun,” katanya. (cpb)

  • Bagikan