Waspada
Waspada » DPRD Minta GTPP Gencar Sosialisasi Masif
Headlines

DPRD Minta GTPP Gencar Sosialisasi Masif

KETUA Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. DPRDSU minta GTPP gencar sosialisasi masif guna mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19. Waspada/Partono Budy
KETUA Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. DPRDSU minta GTPP gencar sosialisasi masif guna mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut minta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 gencar sosialisasi masif untuk mengendalikan laju pertumbuhan pandemi itu di Sumut.

DPRD minta GTPP gencar sosialisasi masif, intensif menegakkan peraturan daerah tentang Covid-19, dan terus melakukan sidak atau razia penerapan protokol kesehatan.

Demikian Ketua Komisi A Hendro Susanto (foto), kepada Waspada, Rabu (9/9) merespon tingginya korban meninggal dunia akibat pandemi itu.

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan, Sumut menduduki peringkat ke-6, dengan jumlah korban hingga Rabu (9/9) sore 339 orang, dengan kasus 7.725.

Jumlah itu secara presentase tercatat 4,4 persen dari 8.230 korban yang meninggal secara nasional.

Adapun korban terbesar Jawa Timur 2,576 dan di atas Sumut, Kalimantan Selatan 372 orang.

Merespon ini, Hendro menyebutkan, dengan kondisi yang memprihatinkan itu, pemerintah pusat dan daerah gagal jalankan sosalisasi menyeluruh.

Alasannya, karena hingga ini jumlah kematian akibat Covid-19 terus bertambah.

“Saya berpendapat, pemerintah gagal dan terkesan gamang jalankan sosialiasi sehingga korban terus berjatuhan,” kata politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu.

Kata Hendro, untuk menyikapinya, GTPP Covid-19 terus menggelar sosialisasi lebih masif, penegakan Perda dan intensitas sidak/razia penerapan protokol kesehatan.

Kata Hendro, Sumut belum pernah terapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan sekarang harus menerapkan normal baru.

Lalu, hasilnya, ada kesan pemerintah gagal jalankan sosialisasi.

“Pemerintah akhirnya gamang, berjalan semampunya, sebisanya saja. Hanya sosialiasi seadanya, belum ada bentuk yang lebih tegas lagi,” katanya.

Atur Kembali

Dalam rapat dengan Kasatpol Pamong Praja Sumut sebelumnya, Hendro minta agar petugas membubarkan keramaian, dan mengatur kembali kafe-kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Hendro. warga kini sudah beraktivitas normal, bukan normal baru yang mewajibkan warga patuhi protokol kesehatan.

“Dari kita, langkahnya sosialisasi harus lebih masif lagi, buat aturan baik berupa Pergub, Perwal, atau Perbup dan harus tegas, karena masyarakatnya memang susah mengerti,” katanya.

Razia Satpol PP memang efektif, tapi intensitasnya harus terus berlanjut.

Terkait refocusing anggaran untuk penguatan rumah sakit dan bidang kesehatan, menurut Hendro, untuk tahap kedua sampai saat ini masih belum berjalan.

Realokasi anggaran itu berdasarkan Pergub Nomor 16/2020 untuk penguatan rumah sakit, pengadaan alat pelindung diri (APD).

Kemudian tentang pergiliran dokter jaga tampaknya belum rapi.

Hendro mengatakan, harusnya dokter yang bertugas mengurus pasien Covid-19, dalam 1 x 24 jam kerja, istirahat 3 hari.

Namun sayangnya banyak dokter berkualitas meninggal karena kurang istirahat. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2