Waspada
Waspada » DPRD Didesak Tuntaskan Penyerobotan Hutan Bakau Di Madina
Headlines

DPRD Didesak Tuntaskan Penyerobotan Hutan Bakau Di Madina

Ketua Komisi B DPRD Sumut Victor Silaen memimpin rapat dengar pendapat dengan masyarakat Madina, di ruang dewan, Kamis (27/2). DPRD Sumut didesak secepatnya tuntaskan penyerobotan lahan 600 ha hutan bakau di Madina. Waspada/Ist
Ketua Komisi B DPRD Sumut Victor Silaen memimpin rapat dengar pendapat dengan masyarakat Madina, di ruang dewan, Kamis (27/2). DPRD Sumut didesak secepatnya tuntaskan penyerobotan lahan 600 ha hutan bakau di Madina. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut didesak segera tuntaskan penyerobotan hutan bakau (mangrove) 600 hektar yang diduga dilakukan PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) di Desa Sikara-kara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

“DPRD Sumut didesak segera tuntaskan penyerobotan hutan bakau seluas 600 hektar di Madina yang disulap jadi lahan perkebunan sawit,” kata Safron, warga Madina kepada Waspada, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD di ruang dewan, Kamis (27/2).

Rapat dipimpin Ketua Komisi B Victor Silaen, didampingi para anggota di antaranya H Fahrizal Efendi Nasution SH, Thomas Dachi, dan Sugianto Makmur.

Anehnya, undangan ini tidak dihadiri perwakilan PT TBS, dinas terkait di Madina atau pun aparat kepolisian.

Padahal, kasus ini sudah lama diserahkan ke Poldasu. “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sudah keluar, persoalannya kenapa belum ditindaklajuti mereka, ” sambung warga lain, Ikhwan di hadapan anggota Komisi B DPRDSU.

Dijelaskan, PT TBS ini diduga belum memiliki perizinan sudah terlebih dahulu menanami pohon sawit di tahun 2012 lalu.

Bahkan perizinan perusahaan dikeluarkan pihak terkait setelah terlebih dahulu perkebunan itu menghasilkan buah sawit.

Menurutnya, meskipun kasus alih fungsi lahan mangrove PT TBS sudah memiliki sprindik dari polisi, pihaknya melihat belum ada sikap dari instansi terkait.

Sehingga mereka berisiatif melaporkan kasus ini ke Komisi B DPRDSU.

“Sebab, Magroove itu setahu kami dilindungi. Rata-rata di sana kehidupan warga sebagai nelayan dan di daerah itu menjadi lokasi tempat pencarian kepiting bakau. Sekarang sudah tidak afa lagi mangrove”, ungkapnya.

Ikhwan menyatakan, awalnya, PT TBS melakukan pembukaan lahan mangrove menjadi lahan perkebunan sawit di pesisir pantai Desa Sikara-Kara Kecamatan Natal Madina tahun 2012.

Tetapi setelah meteka ditelusuri, rekomendasi surat perizinan yang dimiliki PT TBS diterbitkan tahun 2018/2019 lalu.

“Dalam arti kata, PT TBS mengurus izin lokasi dan izin usaha perkebunan di tahun 2018/2019, pada saat kelapa sawit sudah berbuah, berusia antara 3 sampai 5 tahun dengan kepemilikan izin seluas 300 hektar, ” ungkapnya.

Tinjau Lapangan

Ketua Komisi B, Viktor Silaen mengatakan, menyikapi pengaduan warga ini, pihaknya segera menindaklanjuti dengan turun meninjau kondisi ke lapangan.

Setelah itu pihaknya, akan memanggil dinas kehutanan dan juga PT TBS yang belum bisa hadir dalam pertemuan ini.

“Komisi B akan tetap memprioritaskan menindaklanjuti memanggil dinas kehutanan,” ungkapnya.

Politisi Golkar ini menyatakan, supaya tidak salah melangkah, dan tidak saling klaim, maka komisi B harus menyepakati terlebih dulu peta bidang perkebunan tersebut.

Maka itu, Komisi B dalam waktu dekat meminta peta bidang hutan mangrove yang dipersoalkan ke dinas kehutanan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Madina, Ahmad Faizal Lubis menjelaskan, PT TBS tidak ada menyerobot lahan warga.

Hal ini juga diamini kepala desa Kepala Desa Sikara-kara, Amrin Nasution.

Mereka menyebut, lahan seluas 600 hektar di Desa Skara-kara sudah lama ditinggalkan, dan bukan kawasan hutan mangrove.

“Tetapi masuk dalam kawasan Areal Peruntukan Lainnya (APL). “Dan, atas dasar itulah perusahaan mengajukan izin lokasi, lalu ditingkatkan ke HGU,” kata Faizal.

Adapun izin lokasi PT TBS seluas 131 Ha, dan yang sudah keluar HGU seluas 167 Ha.

Sehingga total luas lahan yang diusahai PT TBS itu sekitar 298 Ha. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2