Waspada
Waspada » DPRD Desak Kapolres Madina Gerak Cepat Tertibkan Tambang Ilegal
Headlines

DPRD Desak Kapolres Madina Gerak Cepat Tertibkan Tambang Ilegal

WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. DPRD Sumut desak Kapolres Madina gerak cepat tertibkan tambang ilegal. Waspada/Partono Budy
WAKIL Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. DPRD Sumut desak Kapolres Madina gerak cepat tertibkan tambang ilegal. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto), desak Bupati dan Kapolres Mandailing Natal (Madina) untuk lakukan langkah gerak cepat tertibkan tambang-tambang ilegal yang masih beroperasi di kabupaten itu.

“Ini (tambang ilegal) sudah sangat meresahkan, sehingga semua pihak, termasuk Bupati dan Kapolres Madina perlu gerak cepat mengatasi masalah tersebut,” kata Zeira kepada Waspada, di melalui sambungan telepon, Minggu (17/1).

Dia merespon surat Bupati Dahlan Hasan Nasution No 300/0060/ TUPIM/ 2021 tertanggal 11 Januari 2021 kepada Kapolres Madina yang hingga kini belum berbalas.

Surat tersebut berisikan aspirasi warga di empat desa di Sulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal terkait aktivitas penambangan emas secara ilegal di wilayah itu.

Pada 29 Desember lalu, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo di Mapolres Madina, yang meminta agar areal pertambangan Ilegal di wilayah sekitar Pantai Barat Madina segera ditutup.

Merespon hal ini, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) minta ada ketegasan dari aparat berwenang setempat untuk menertibkan tambang ilegal yang diduga telah mencermarkan ekosistem dan lingkungan warga di sana.

“DPRD desak Kapolres Madina gerak cepat tertibkan tambang ilegal dan tidak boleh didiamkan, karena sudah sangat meresahkan,” ujar Zeira.

Zeira khawatir jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan, hal itu bisa membuat masyarakat di sana yang jadi korban penambahan ilegal makin tidak nyaman, apalagi penambangan itu sudah berlangsung puluhan tahun.

Berdayakan Masyarakat

Kendati demikian, Zeira menyadari perlu ada solusi mengatasi aktifitas tambang yang sudah digeluti masyarakat, dengan mencari langkah bagaimana memberdayakan masyarakat.

“Dalam waktu dekat, kita akan rapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut untuk membicarakan langkah alternatif yang akan ditempuh untuk memberdayakan ekonomi warga di sana,” sebutnya.

Pihaknya akan meminta informasi kepada ESDM seberapa besar produksi tambang yang dihasilkan, dan apa kontribusinya kepada pemerintah Kabupaten Madina.

“Kalau perlu nanti dari kesimpulan rapat, kita akan putuskan apakah akan meninjau lokasi tambang di Madina,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membahas intensif UU No 3/2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan undang-undang yang baru ini, pengelolaan tambang dan mineral tidak lagi jadi kewenangan provinsi, melainkan langsung di bawah kendali pemerintah pusat.

Begitu juga dengan pengeluaran izin Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) tetap oleh pusat, dan kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2