Waspada
Waspada » DPRD dan Pemko Medan Setujui R-APBD 2021 Rp 5,1T
Headlines

DPRD dan Pemko Medan Setujui R-APBD 2021 Rp 5,1T

PJS Wali Kota Medan Arief Trinugroho dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai penandatanganan persetujuan Raperda APBD 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (23/11). Waspada/Yuni Naibaho
PJS Wali Kota Medan Arief Trinugroho dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai penandatanganan persetujuan Raperda APBD 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (23/11). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (23/11) di ruang rapat paripurna DPRD Medan.

Persetujuan dilakukan setelah mendengar laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan terhadap pembahasan komisi-komisi DPRD Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2021 dan pendapat akhir dari delapan fraksi DPRD Kota Medan.

Keputusan ini ditandai dengan penandatanganan/ pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang APBD Medan Tahun Anggaran 2021 oleh Pjs Wali Kota Medan Arief Trinugroho dan Ketua DPRD Medan, Hasyim SE.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE dengan para Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah dan Rajuddin Sagala, serta dihadiri Sekda Ir. Wiriya Alrahman, MM, Kepala Bappeda Kota Medan Irwan Ritonga dan segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan ini, fraksi-fraksi menyatakan setuju dengan RAPBD yang diajukan Wali Kota.

Dalam laporan Banggar DPRD Medan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, untuk rincian pendapatan dan belanja yang telah disepakati setelah pembahasan yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp 5.153.841.243.027 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.159.475.572.085.

Pendapatan transfer Rp 2.994.365.670.942. Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp 5.303.841.243.027 dan defisit Rp 150.000.000.000.

Untuk Pembiayaan daerah, pembiayaan penerimaan sebesar Rp 150.000.000.000, pengeluaran Rp 0 dan pembiayaan netto Rp 150.000.000.000.

Penyesuaian

Dikatakan Ihwan Ritonga, dalam RAPBD 2021 tersebut, Pemko Medan melalui tim anggaran diminta untuk melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran sebagaimana diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara DPRD Kota Medan dengan tim anggaran serta seluruh OPD di Kota Medan.

“RAPBD 2021 ini harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di Kota Medan,” ujarnya.

Dipaparkan Ihwan Ritonga, dalam tahapan proses pembahasan Ranperda Kota Medan tentang APBD Kota Medan 2021 sebelumnya didahului dengan pembahasan komisi-komisi DPRD Kota Medan dengan Kepala OPD Kota Medan dan finalisasi pembahasan oleh pimpinan DPRD, Anggota Banggar dan Tim Anggaran Pemko Medan pada 16 sampai 22 November 2020.

“Pembahasan didahului dengan pelaksanaan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2020,” katanya.

Dijelaskan Ihwan, dari hasil finalisasi Banggar DPRD Kota Medan menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu terdapat pergeseran anggaran pada beberapa OPD yakni, Bappeda Kota Medan, sepakat atas usulan anggaran sebesar Rp 23.856.244.299.

Inspektorat Kota Medan sebesar Rp 30.383.893.063, Satpol PP sebesar Rp 49.871.806.432, Bagian Umum sepakat usulan sebesar Rp2.665.608.400, Disdukcapil Kota Medan usulan sebesar Rp 40.635.568.400.

Dinas Kominfo usulan anggaran sebesar Rp 31.260.095.804, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 31.133.085.180, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan SDM usulan anggaran pada Ranperda APBD 2021 sebesar Rp 9.175.738.600.

Selanjutnya dikatakan Ihwan Ritonga, pada pembahasan R APBD TA 2021, DPRD Kota Medan sangat menyesalkan sikap tujuh camat yang tidak hadir dalam pelaksanaan pembahasan APBD 2021.

Yakni, Camat Medan Belawan, Camat Medan Deli, Camat Medan Polonia, Camat Medan Johor, Camat Medan Timur, Camat Medan Perjuangan dan Camat Medan Tuntungan.

“Pemko Medan diminta untuk memberikan sanksi tegas dan melakukan evaluasi pada camat-camat tersebut,” katanya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2