Waspada
Waspada » Dituding Akal-akalan, DPRD Medan Soroti Tunggakan Retribusi Parkir Di Dishub
Headlines Medan

Dituding Akal-akalan, DPRD Medan Soroti Tunggakan Retribusi Parkir Di Dishub

KOMISI IV DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (1/2). Waspada/Ist
KOMISI IV DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (1/2). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Komisi IV DPRD Medan soroti retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.

Dewan menuding minimnya perolehan PAD dari retribusi parkir karena adanya “kongkalikong” pengelolaan parkir.

Mengingat tingginya potensi Peningkatan Asli Daerah (PAD) namun selalu laporan tunggakan, diperkirakan ratusan juta rupiah terjadi kebocoran.

Sejumlah anggota komisi IV DPRD Medan yang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (1/2) mengkritik tajam kinerja Dishub Medan.

Kunjungan Komsi IV DPRD Medan Medan dipimpin Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Komisi IV D Edy Eka Suranta Meliala dan anggota Komisi IV lainnya, yang diterima Kadis Perhubungan Iswar didampingi Suriono serta sejumlah stafnya.

Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan D Edy Eka Suranta Meliala, minimnya perolehan retribusi parkir karena lemahnya kinerja Kepala Dinas mengawasi realisasi perolehan target PAD.

Ia juga mempertanyakan dasar apa Dishub menetapkan jumlah target retribusi parkir di suatu titik objek parkir.

“Lalu jika tidak tercapai target apa tindakan. Sudah bertahun tahun Dishub Medan melaporkan tidak pernah mencapai target PAD dari retribusi parkir lalu menyebut sebagai tunggakan. Hingga saat ini kok dibiarkan dan ada unsur kesengajaan,” sebutnya kesal.

Sama halnya dengan sorotan yang disampaikan anggota Komisi IV Dedy Aksyari Nasution, mempertanyakan besarnya tunggakan retribusi parkir dari beberapa tahun sebelumnya.

Lalu kata Dedy, apa yang telah dilakukan Dishub terkait tunggakan itu.

Dishub dituding tidak pernah transparan terkait realisasi dan hanya laporan lisan.

“Terus apa solusi ke depannya. Dalam penentuan target pun Dishub tidak memiliki dasar kuat,” cetus Dedy.

Begitu juga dengan Edwin Sugesti Nasution, mempertanyakan sistem pengelolaan parkir tepi jalan yang diterapkan Dishub.

Selama ini, potensi parkir tidak dikelola maksimal karena sistem pengelolan tidak berbadan hukum.

“Ada kesan Dishub sengaja memberikan kelonggaran kepada penunggak retribusi sehinga tidak serius untuk melunasi. Siapa yang menunggak dan siapa yang bertanggungjawab tidak jelas,” papar Edwin Sigesti.

Diakhir pertemuan, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan kebijakan Kepala Dishub untuk menyelesaikan tunggakan parkir.

Paul menyayangkan Kepala Dishub tidak memiliki inovasi dalam upaya peningkatan PAD.

Bahkan Paul menilai Kadishub Iswar tidak mampu kerja bagus.

Sepatutnya tambah Paul Kepala Dinas Perhubungan harus tegas memberikan tindakan bila pengelola parkir menunggak.

“Kita ingin perwajahan perparkiran di kota Medan lebih baik. Kinerja Dishub dituntut lebih profesional dan meningkatkan pelayanan disegala bidang,” tegas Paul seraya menyebut jika perlu melakukan revisi Perda.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar mengatakan, sepakat untuk dilakukan revisi Perda demi mendukung kinerja lebih profesional.

Terkait tunggakan retibusi parkir, pihaknya bersedia untuk memperbaiki lebih baik. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2