Waspada
Waspada » Disperindagkop Didesak Data Pedagang Aceh Utara
Headlines

Disperindagkop Didesak Data Pedagang Aceh Utara

SEKRETARIS Komisi III DPRK Aceh Utara beserta rombongan turun langsung pantau kondisi pasar di Kecamatan Tanah Jambo Aye, kemarin dan desak pedagang agar tempati Aset Pemkab Aceh Utara.
SEKRETARIS Komisi III DPRK Aceh Utara beserta rombongan turun langsung pantau kondisi pasar di Kecamatan Tanah Jambo Aye, kemarin dan desak pedagang agar tempati Aset Pemkab Aceh Utara.

ACEH UTARA (Waspada): Disperindagkop didesak Komisi III DPRK Aceh Utara lakukan kunjungan kerja melihat langsung aset daerah yang ada di Kecamatan Jambo Aye, kemarin dan minta data pedagang.

Ke sana mereka meninjau pasar ikan, kios dan toko yang selama ini terkesan tidak dikelola secara optimal untuk mendongkrak penambahan PAD Kabupaten Aceh Utara.

Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara yang hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi III, Jufri Sulaiman, S.Sos, M.A. Mulyadi A.md, Mulyadi Ch. Azhari Manan. H. Jirwani, H. Nurdin.

Dalam kunjungan itu juga didampingi Kepala Disperindagkop Fadli dan Kabid Pasar, Maiyusri serta Sekcam Tanah Jambo Aye didesak data pedagang Aceh Utara.

“Banyak sekali aset Aceh Utara di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Pada kesempatan ini khusus kita meninjau pasar ikan, kios dan toko yang selama ini berada dibawah Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara. kita melihat langsung dan mendengar keluhan masyarakat,” kata Jufri Sulaiman.

Sangat miris, kata Jufri, ketika kita melihat kondisi pasar ikan di ibukota kecamatan yang merupakan pintu masuk Kabupaten Aceh Utara di wilayah timur ini.

Tiang-tiang beton pasar ikan sudah terbelah dua akibat gempa dan pondasi sudah tergerus yang berhadapan langsung dengan bibir sungai.

“Kalau terjadi gempa bisa kita pastikan ini akan ambruk dan para pedagang tidak berani berjualan ikan penuh di seluruh meja di pasar ikan. Ini tentunya perlu perhatian serius dari instansi terkait karena kalau para pedagang tidak menempati meja-meja di pasar ikan berimbas langsung pada tidak adanya restribusi,” katanya.

Sambung Jufri, kalau para pedagang berjualan di sanq juga mengancam keselamatan mereka bila tiba-tiba pasar ikan tersebut ambruk.

Tidak tempati aset

Persoalan lain juga terjadi di lokasi pedagan sayur dan kios-kios, dimana los baik di pasar sayur maupun di kios tidak semuanya ditempati oleh mereka yang namanya tercatat dalam data yang disampaikan kepada DPRK Aceh Utara oleh dinas bersangkutan, namun dialihkan kepada pihak lain.

“Adanya pengalihan kepemilikan lapak ini tidak diketahui oleh dinas terkait.” Komisi III menegaskan kepada Kadis Perindagkop untuk bisa menertibkan pasar tersebut.

“Jangan ada lagi orang buka kios di dalam kios. Maknanya kalau ada kios yang sebelumnya di serahkan kepada salah seorang pedagang dan pedagang tersebut sudah tidak berdagang lagi maka dinas harus segera melakukan pendataan untuk bisa dialih fungsikan kepada pedagang lain,” tegas Jufri.

Bahkan, katanya lagi, kalau ada kios yang sudah lama tutup itupun harus di ambil kembali oleh dinas supaya bisa dimanfaatkan oleh pedagang lain.

Ketua Komisi III Razali Abu, saat dikonfirmasi Waspada menyebutkan, kalau pihaknya sudah membuat rencana kerja komisi agar bisa turun ke seluruh pasar yang ada di Aceh Utara untuk melihat permasalahan di lapangan berkaitan dengan minimnya PAD yang masuk ke kas daerah.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi Aceh Utara sekarang yang menjadi kabupaten termiskin di Aceh, padahal Aceh Utara memiliki banyak sekali aset yang produktif,” katanya.

Razali Abu mendesak Dinas Perindagkop untuk serius bekerja, tidak boleh hanya menerima data yang semu, tetapi harus sering turun ke lapangan melakukan pendataan rutin ke seluruh pasar sehingga tidak ada toko dan kios yang berpindah tangan tanpa sepengetahuan dinas terkait dan tidak boleh ada pungutan liar yang mencekik para pedagang kecil. (b18)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2