MEDAN (Waspada): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar aksi interupsi sambil membawa poster di depan Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dalam sidang paripurna, Senin (5/9).
Wakil rakyat itu menegaskan, mereka dengan tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai diberlakukan Sabtu (3/9).
Poster itupun ditunjukan ke Gubsu, pimpinan DPRD Sumut, yang hadir untuk menyampaikan nota jawaban gubernur terkait Ranperda APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2023.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Ahmad Hadian mengatakan, sikap Fraksi PKS DPRD Sumut ini sesuai dengan sikap Fraksi PKS DPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM.
“Dengan kenaikan BBM ini masyarakat bukan makin pulih, tapi makin rapuh, dan itu yang kita sayangkan. Maka hari ini, kita kembali menolak dengan tegas kenaikan harga BBM dan mohon pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut,” ujar Hadian.
Hadian menuturkan, PKS ingin menyuarakan suara-suara rakyat yang baru saja pulih dari pandemi Covid-19.
Menurutnya, kenaikan harga BBM ini sama sekali tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu.
“Karena ini ada multiplier efek nanti harga-harga akan naik, tarif transportasi juga akan naik sehingga masyarakat juga akan susah,” kata Hadian.
Menurut PKS, sebut Hadian, kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang baru saja pulih dari hempasan pandemi Covid 19.
Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu, yaitu “Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat”.
Fraksi PKS menjadi fraksi tunggal yang menyuarakan penolakan terhadap harga BBM di rapat paripurna dan mereka. meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.
Merespon interupsi fraksi PKS, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, keprihatinan terhadap kenaikan BBM bukan hanya dirasakan fraksi PKS saja, tetapi seluruh fraksi di dewan. “Karenanya, kita akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” ujarnya. (cpb)
