Waspada
Waspada » Demo Terbesar, Rakyat Tuntut Suu Kyi Segera Dibebaskan
Headlines Internasional

Demo Terbesar, Rakyat Tuntut Suu Kyi Segera Dibebaskan

Ratusan ribu demonstran yang menuntut demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyii berhadap-hadapan dengan polisi antihuru-hara di ibu kota Naypyitaw, Senin (8/2/2021). AP

NAYPYIDAW, Myanmar (Waspada): Puluhan ribu pengunjuk rasa tetap turun ke jalanan di beberapa kota besar Myanmar selama tiga hari berturut-turut pada Senin (8/2/2021).

Ketegangan sempat memuncak ketika polisi menembakkan meriam air ke arah para demonstrasi damai itu.

Rakyat menuntut pembebasan pemimpin sipil yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi. Kantor berita Reuters mewartakan, ini adalah demo terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron yang dipimpin biksu Buddha pada 2007.

Massa di Yangon ibu kota perekonomian Myanmar, membawa balon merah sesuai warna partai National League for Democracy (NLD)-nya Suu Kyi. Mereka berteriak, “Kami tidak mau kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!”

Demonstrasi juga tampaknya secara signifikan lebih besar dan terorganisir dengan lebih baik daripada protes Sabtu (6/2/2021). “Partisipasi publik juga tampak tumbuh,” ungkap saksi tersebut.

Para pengunjuk rasa memegang spanduk dan papan reklame bergambar Suu Kyi. Beberapa bertuliskan “Kami menginginkan pemimpin kami.” Suu Kyi dan anggota parlemen lainnya yang terpilih secara demokratis ditahan oleh militer dalam penggerebekan dini Senin pekan lalu.

Banyak di antara kerumunan memberi hormat tiga jari. Sebuah simbol populer protes pro-demokrasi adopsi dari film Hunger Games. Simbol ini sebelumnya juga digunakan di negara tetangga Thailand.

Perlawanan terhadap kudeta pada awalnya terbatas. Sebagian terjadi karena kesulitan komunikasi yang meluas, serta kekhawatiran akan tindakan keras lebih lanjut.

Layanan pemantauan internet NetBlocks mengatakan negara itu berada di tengah-tengah pemadaman internet “skala nasional” kedua, ketika militer berusaha mengamankan cengkeramannya pada kekuasaan.

Perusahaan telekomunikasi Norwegia, Telenor Group, yang menjalankan Telenor Myanmar menyatakan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar (MoTC) memerintahkan penutupan jaringan data secara nasional pada Sabtu.

Menurut pernyataan perusahaan yang diunggah di Twitter, kementerian mengutip “Hukum Telekomunikasi Myanmar, dan referensi sirkulasi berita palsu, stabilitas bangsa dan kepentingan publik sebagai dasar untuk pesanan.”

Selama lebih dari 50 tahun, Myanmar dijalankan oleh rezim militer isolasionis secara berturut-turut, dan menjerumuskan negara itu ke dalam kemiskinan. Pihak militer secara brutal menahan perbedaan pendapat.

Ribuan kritikus, aktivis, jurnalis, akademisi, dan seniman secara rutin dipenjara dan disiksa pada masa itu. Pemimpin sipil yang baru-baru ini digulingkan, Suu Kyi, menjadi terkenal di dunia internasional selama perjuangannya selama puluhan tahun melawan kekuasaan militer.

Partainya, NLD, menang telak dalam pemilu 2015 dan membentuk pemerintahan sipil pertama di Myanmar. Saat itu banyak pendukung pro-demokrasi berharap langkah itu akan menandai pecahnya kekuasaan militer di masa lalu, dan menawarkan harapan bahwa Myanmar akan terus melakukan reformasi.

NLD secara luas dilaporkan telah memenangkan kontestasi menentukan lainnya dalam pemilihan umum November 2020. Keberhasilan ini memberikan wewenang NLD berkuasa lima tahun kedepan.

Akan tetapi bagi beberapa tokoh militer di partai oposisi, kondisi itu menghancurkan harapan atas partai yang didukungnya untuk dapat mengambil alih kekuasaan secara demokratis.

Perebutan kekuasaan secara tiba-tiba terjadi ketika Parlemen baru akan dibuka, dan setelah berbulan-bulan terjadi peningkatan friksi yang kuat antara pemerintah sipil dan militer.

Konflik yang dikenal sebagai “Tatmadaw”, yang mempersoalkan dugaan penyimpangan pemilihan. Padahal Komisi pemilu negara itu telah berulang kali membantah terjadinya kecurangan pemilih massal.

Ratusan anggota parlemen NLD ditahan di ibu kota Naypyitaw. Sejak saat itu, junta mencopot 24 menteri dan deputi dari pemerintah dan menunjuk 11 tokoh dari sekutunya sendiri. Mereka ditempatkan sebagai pengganti yang akan menerapkan peran militer dalam pemerintahan baru.

NLD mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil tindakan yang lebih keras untuk memulihkan pemerintah yang digulingkan, dalam pernyataan yang dirilis ke media akhir pekan ini.

Para pemimpin PBB didesak menerapkan “sanksi yang ditargetkan dengan hati-hati terhadap rezim militer, para pemimpinnya, bisnis mereka, dan rekannya.” Termasuk mendesak penangguhan hubungan ekonomi antara semua bisnis dengan rezim militer.

Partai politik yang digulingkan itu juga meminta PBB menahan diri dari tindakan yang merugikan rakyat Myanmar. Khususnya, terkait sanksi dan penangguhan bantuan.

“Kami mengundang, menyetujui, dan menuntut dunia segera datang membantu kami.” Para pengamat berpendapat kudeta itu dilakukan sebagai upaya militer menegaskan kembali kekuatannya. Ada juga ambisi pribadi panglima militer Min Aung Hlaing, yang akan mundur tahun ini.

Jadi persoalannya bukan sekadar klaim serius atas kecurangan pemilihan umum. Kudeta Senin telah dikecam secara luas secara internasional.

Amerika Serikat menyerukan para pemimpin militer Myanmar untuk “segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.” (cnn/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2