Waspada
Waspada » Daerah Zona Kuning Boleh Laksanakan Sekolah Tatap Muka, Ini Dia Syaratnya
Headlines

Daerah Zona Kuning Boleh Laksanakan Sekolah Tatap Muka, Ini Dia Syaratnya

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat memaparkan penyesuaian SKB 4 Menteri terkait pembukaan sekolah tatap muka di daerah zona kuning pandemi Covid-19, Jumat (7/8).(waspada/ist)

 

JAKARTA (Waspada): Pemerintah melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang sekolah tatap muka di masa pandemi. Dalam keputusan terbaru itu, sekolah di zona kuning diperkenankan melaksanakan tatap muka dengan stadar protokol kesehatan yang ketat. Syarat kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan harus dilakukan dengan disiplin kuat.

Keputusan dibacakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan ditanggapi Menteri Agama Facrul Razi, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori serta Sekjen Kemenkes Oscar Primadi melalui temu media secara daring, Jumat (7/8).

“Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR),” ujar Nadiem.

Berdasarkan data per 3 Agustus 2020 dari http://covid19.go.id terdapat sekitar 57 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Sementara itu, sekitar 43 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau

Lantas bagaimana prosedur yang supaya sekolah di daerah zona kuning pandemi Covid-19 bisa melakukan tatap muka?

Nadiem mengatakan, prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Artinya, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, sekolah dan orang tua, memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah, sekolah atau anaknya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

“Artinya, SKB 4 menteri ini pun tidak bersifat mengikat. Kalau satuan tugas dan pimpinan daerah membolehkan, dinas membolehkan tapi kepala sekolah merasa wilayah sekolahnya belum aman, maka kepala sekolah boleh menolak,” kata mendikbud.

 

Tapi ujung dari semua itu adalah orang tua. Kalau sekolah membuka tatap muka tapi oranh tua tidak merasa aman, maka boleh tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah tatap muka.

“Jadi pembukaan sekolah ini tanggung jawab bersama. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, sekolah sampai orang tua,” tegasnya.

Nadiem mengatakan, keputusan untuk membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning telah mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli dan organisasi terkait pendidikan.

“Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Ditambahkannya kondisi pandemi Covid-19 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terdapat ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran, sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah, dan sekitar empat juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh.

Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak.

“Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa,” ujar Mendikbud Nadiem.(J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2