Waspada
Waspada » Cerita Lengkap Penyuapan Penyidik KPK Sampai Wali Kota Tanjungbalai Kenakan Rompi ‘Mahal’ Oranye
Headlines Sumut

Cerita Lengkap Penyuapan Penyidik KPK Sampai Wali Kota Tanjungbalai Kenakan Rompi ‘Mahal’ Oranye

 

TANJUNGBALAI (Waspada) : Wali Kota Tanjungbalai, MS resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditetapkan tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara kepada penyidik terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021, Sabtu (24/4).

Penetapan tersangka langsung dibacakan Ketua KPK, Firli. Tampak MS berada di belakang Firli dengan membelakangi mengenakan rompi ‘mahal’ khas tahanan KPK berwarna oranye.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka pada Kamis (22/4), AKP SRP, MH, dan MS. Atas perbuatanya, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan penahanan pada tersangka MS untuk 20 hari ke depan terhitung tanggal 24 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021 di Rutan KPK Cabang Kavling C1 Gedung ACLC.

Sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, Tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1.

Konstruksi lengkap perkara ini diduga telah terjadi pada Oktober 2020, MS menemui Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin (AZ) di rumah dinasnya di Jakarta Selatan. MS menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Atas perintah AZ selanjutnya Ajudan AZ menghubungi SRP untuk datang ke rumah dinas AZ. Setelah itu, AZ langsung memperkenalkan MS dengan SRP. Dalam pertemuan tersebut, MS menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan.

MS juga meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Setelah pertemuan tersebut SRP mengenalkan MH melalui telepon kepada MS untuk bisa
membantu permasalahannya.

SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang senilai Rp1,5 miliar. MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara
bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) saudara SRP.

MS juga memberikan uang tunai kepada SRP hingga total yang telah diterima senilai Rp1,3 miliar. Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH.

Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH senilai Rp325 juta dan Rp200 juta. MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA senilai Rp438 juta.

Firli menegaskan KPK tak pernah lelah mengingatkan para penyelenggara negara, termasuk para kepala daerah untuk berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. KPK mengimbau kepada institusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya, apabila ada pihak mengatasnamakan KPK yang meminta fasilitas, uang, dan sebagainya, atas dalih penghentian perkara atau lainnya, segera melapor kepada kepolisian setempat dan menginformasikan kepada KPK.

‘Peran aktif masyarakat sangat di butuhkan untuk bersama-sama memberantas korupsi, dan bagi masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui Call Center 198 atau email [email protected],” ucap Firli. (A21/A22)

Waspada/Ist

Wali Kota Tanjungbalai, MS mengenakan rompi oranye dengan membelakangi saat Ketua KPK Firli membacakan kronologis kasusnya.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2