Waspada
Waspada » Cadangan Beras Aceh Tamiang Diduga Fiktif
Aceh Headlines

Cadangan Beras Aceh Tamiang Diduga Fiktif

SEJUMLAH Tim Komisi II DPRK Aceh Tamiang ketika melakukan inspeksi mendadak di Kilang Padi Budi Rahayu, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang untuk mengecek keberadaan beras cadangan milik Pemkab Aceh Tamiang Jumat (5/6), ternyata tidak ada beras milik Pemkab disimpan di Kilang Padi tersebut. Waspada/Ist
SEJUMLAH Tim Komisi II DPRK Aceh Tamiang ketika melakukan inspeksi mendadak di Kilang Padi Budi Rahayu, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang untuk mengecek keberadaan beras cadangan milik Pemkab Aceh Tamiang Jumat (5/6), ternyata tidak ada beras milik Pemkab disimpan di Kilang Padi tersebut. Waspada/Ist

KUALASIMPANG (Waspada): Komisi II DPRK Aceh Tamiang mengungkapkan cadangan pangan berupa beras sebanyak 30 ton 250 kg (30250 Kg) untuk menangani tanggap darurat diduga fiktif.

Persoalan tersebut terkuak setelah Tim Komisi II DPRK setempat melakukan kunjungan langsung di salah satu pabrik padi di kawasan Kec. Manyak Payed yang disebut oleh dinas terkait sebagai tempat penyimpanan beras milik Pemkab Aceh Tamiang ternyata tidak ada beras disimpan di pabrik padi tersebut, Jumat (5/6).

Menurut informasi yang diperoleh Waspada dari pihak DPRK Aceh Tamiang, Jumat (5/6) sore, DPRK Aceh Tamiang pada awalnya menerima informasi dari warga yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BLT serta beras sebagai dampak Covid-19 di Aceh Tamiang.

Selanjutnya Komisi II yang terdiri dari H. Samuri (Ketua), Hj. Rosmalina (Wakil Ketua), Muhammad Saman, S. Pd (Sekretaris) dan H. Syaiful Sofyan, SE, Muhammad Nur, Salbiah, S. Pd. I, Tgk. Irsyadul Afkar, S. Sos. I sebagai anggota bersama koordinator Tim Komisi II Fadlon menyikapi tentang cadangan beras milik Pemkab Aceh Tamiang tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, ungkap DPRK, pihak DPRK lalu menelusuri bahwa Pemkab Aceh Tamiang pernah punya cadangan pangan berupa beras sebanyak 30250 Kg atau 30 ton 250 kg yang merupakan cadangan pangan Pemkab Aceh Tamiang sejak tahun 2016 yang belum disalurkan untuk masa tanggap darurat.

Selanjutnya pihak DPRK berinisiatif ingin cadangan beras milik Pemkab Aceh Tamiang sebanyak 30 ton lebih itu bisa digunakan untuk diberikan bantuan kepada warga yang tidak dapat bantuan PKH, BLT dan bantuan beras agar bisa mendapatkan beras bantuan tanggap darurat dampak Covid-19.

Kemudian sebut informasi dari lembaga legislatif tersebut, Komisi II DPRK Aceh Tamiang berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk melakukan peninjauan ke salah satu pabrik padi yang disebut-sebut sebagai tempat penyimpanan beras milik Pemkab Aceh Tamiang.

Namun ungkap sumber Waspada, begitu Tim Komisi II DPRK Aceh Tamiang bersama Kabid dari dinas terkait sampai di pabrik padi tersebut membuat pemilik pabrik padi merasa heran karena kedatangan rombongan dari DPRK Aceh Tamiang dan Kabid dinas terkait serta ada juga pengurus kelompok tani ikut hadir ke pabrik padi di Manyak Payed itu.

Selanjutnya pihak Tim Komisi II dan Kabid dari dinas terkait menanyakan tentang stok cadangan beras milik Pemkab Aceh Tamiang untuk tanggap darurat ternyata menurut pengakuan pemilik pabrik padi tidak ada Pemkab Aceh Tamiang menyimpan cadangan beras di pabrik padi miliknya.

“Mana ada Pemkab Aceh Tamiang menyimpan cadangan beras di pabrik padi milik kami,” ungkap pemilik pabrik padi kepada rombongan Tim Komisi II DPRK Aceh Tamiang seperti diceritakan oleh pihak DPRK Aceh Tamiang kepada Waspada, Jumat (5/6).

Salah seorang pemilik pabrik padi di Kecamatan Manyak Payed, Aswad Asnwani alias Bang Ben ketika ditanya Waspada terkait hal tersebut, Jumat (5/6) malam menyatakan dirinya bersama keluarga juga sangat terkejut dan heran ada rombongan Tim DPRK Aceh Tamiang datang ke pabriknya menanyakan beras milik Pemkab Aceh Tamiang yang disimpan di pabriknya.

”Mana beras milik Pemkab Aceh Tamiang di pabrik kami. Memang dulu pernah mau ada disimpan beras di pabrik kami tetapi tidak jadi, karena itu tidak ada beras milik Pemkab Aceh Tamiang di pabrik padi milik kami,” tegas Aswad.

Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon yang juga koordinator Tim Komisi II DPRK Aceh Tamiang ketika ditanya Waspada, Jumat (5/6) sore, menyatakan memang benar Tim Komisi II bersama Kabid instansi terkait datang ke pabrik padi tersebut dan tidak ada beras cadangan milik Pemkab Aceh Tamiang.

“Setelah kami tanya kepada pemilik pabrik padi memang tidak ada beras milik Pemkab Aceh Tamiang di simpan pabrik tersebut,” ungkap Fadlon.

Namun, sebut Fadlon, salah seorang yang ikut menangani cadangan beras sebanyak 30 ton lebih itu yang bernama Wayan kepada rombongan Komisi II menyatakan dirinya siap untuk bertanggung jawab terhadap cadangan beras tersebut, namun jika dibutuhkan jangan diminta sekaligus tetapi harus bertahap untuk mengambil beras dari Wayan.

Kadis Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan Pemkab Aceh Tamiang, Safuan ketika dikonfirmasi Waspada melalui telepon, Jumat (5/6) malam mengatakan cadangan beras tersebut merupakan program cadangan pemerintah dan sumber dananya pada tahun 2016 berasal dari APBN dan sisanya dananya bersumber dari APBK.

”Mana mungkin beras 30 ton kami simpan di Pabrik Padi sejak tahun 2016 ya busuklah berasnya. Jika beras diperlukan untuk tanggap darurat ya tetap ada dan pasti kami salurkan beras untuk masyarakat dalam masa tanggap darurat dan uang untuk beli beras juga masih ada,” ungkap Safuan.

“Untuk apa kami simpan beras di pabrik padi, sedangkan dinas kami juga punya gudang bisa digunakan untuk simpan beras, tetapi untuk apa kami simpan beras di gudang jika tidak digunakan tentu saja nanti beras jadi busuk, lagi pula hal tersebut juga sudah pernah kami laporkan kepada Inspektorat dan sudah dilakukan audit oleh Inspektorat dan masih ada anggarannya untuk beli beras jika dibutuhkan untuk masa tanggap darurat,” tegas Safuan.

Menurut Safuan, begitu ada pandemi Covid-19, dirinya sudah melaporkan kepada Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil pihak dinas punya cadangan beras 30 ton untuk tanggap darurat dan kapan saja jika dibutuhkan beras tetap ada berasnya untuk tanggap darurat, namun bupati mengatakan tidak usah dulu dipakai cadangan beras milik Pemkab Aceh Tamiang karena masih bisa diatasi bantuan untuk masyarakat berdampak Covid-19 menggunakan anggaran dari sumber dana lainnya yang tersedia.

“Tidak benar fiktif berasnya, karena anggarannya dalam bentuk uang untuk beli beras jika terjadi masa darurat, makanya anggarannya kapan saja pun dibutuhkan untuk beli beras tetap ada dan Wayan yang menangani hal itu juga menyatakan tetap bertanggung jawab tentang anggaran pengadaan beras tersebut,” ujar Safuan. (b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2