Waspada
Waspada » BWS Didesak Keruk DAS Di Medan Dan Deli Serdang
Headlines

BWS Didesak Keruk DAS Di Medan Dan Deli Serdang

ARUS air masih mengalir deras di salah satu anak sungai di Sungai Deli, Jl Jl Sudirman, yang difoto Minggu (6/12). Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II didesak keruk DAS di kawasan, terutama pada kawasan hilir (down stream) di Medan dan Deli Serdang. Waspada/Partono Budy
ARUS air masih mengalir deras di salah satu anak sungai di Sungai Deli, Jl Jl Sudirman, yang difoto Minggu (6/12). Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II didesak keruk DAS di kawasan, terutama pada kawasan hilir (down stream) di Medan dan Deli Serdang. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Selama bertahun-tahun, sejumlah daerah aliran sungai di Sumut mengalami dangkal air, sehingga diduga menjadi penyebab terjadinya banjir. Karenanya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II didesak keruk DAS di kawasan, terutama pada kawasan hilir (down stream) di Medan dan Deli Serdang.

“Sesuai kewenangan,  BWS didesak keruk DAS yang mengalami kedangkalan di Medan dan Deli Serdang,” tegas Ketua DPRD Sumut, melalui telepon seluler di Medan, Sabtu (5/11).

Politisi PDI-P itu merespon bencana banjir bandang yang melanda sejumlah daerah, termasuk Medan dan Deli Serdang pekan lalu, yang menyebabkan kerusakan harta benda dan merenggut korban jiwa.

Dijelaskan Baskami, beberapa alur sungai di hilir kawasan Medan dan Deliserdang sudah mengalami kedangkalan bertahun-tahun, yang mengakibatkan banjir dan menenggelamkan ratusan rumah, Kamis malam kemarin.

Akibat kedangkalan itu, lanjut Baskami Ginting, banjir melanda beberapa wilayah Kota Medan dan Deliserdang, karena air bah dari hulu sungai tidak mampu ditampung sungai-sungai yang berada di hilir.

Dinyatakan Baskami, masalah bencana banjir yang berulang terjadi dikeluhkan masyarakat.

Misalnya, DAS Simalingkar memasuki wilayah Kota Medan dan Deliserdang, sering arus air dari Sungai Babura meluap dan menerjang rumah-rumah penduduk.

“Sungai Babura atau Sungai Sunggal berada di hilir tidak mampu menampung air bah datang dari hulu, terutama pada saat hujan terus menerus,” katanya.

Dia mencontohkan Sungai Babura di kawasan Kwala Bekala hingga Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, saat ini ketinggian tebing sungai sudah mendekati badan jalan umum.

Kemudian tanggul tebing sungai juga sebagian sudah tergerus air, mengakibatkan terjadi pengikisan terhadap tebing sungai, sehingga sungai bertambah dangkal akibat longsoran tanah tebing sungai tersebut.

“Kita juga minta BWSS II segera membangun semua tanggul-tanggul atau bronjong sungai baik yang rusak maupun belum memiliki tanggul, demi keselamatan masyarakat, tidak hanya dekat bantaran sungai, tapi juga yang berada jauh dari sungai,” katanya.

Karena, ungkap politisi PDI Perjuangan dari dapil Medan II ini, masyarakat yang berada jauh dari bantaran sungai juga bisa terkena banjir besar, kalau banjir tersebut berasal dari arus air bah besar dari hulu sungai.

Seperti Kamis malam kemarin, banjir besar sampai ke badan jalan Kampung Lalang mengakibatkan masyarakat tidak bisa bergerak, karena air setinggi lutut kaki, bahkan ada sampai batas pinggang.

Penertiban

Kepala BWS II Maman Maman Noprayamin belum merespon Whatsapp yang Waspada kirimkan Sabtu lalu.

Namun beberapa waktu lalu kepada Waspada, Maman menyebutkan, untuk menangani banjir di Sungai Babura, misalnya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan penertiban terhadap masyarakat yang telah mengokupasi maupun tinggal di bantaran sungai tersebut.

Pihaknya hingga kini prihatin, karena masalah sosial masih terjadi, dengan cukup banyaknya masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tersebut.

“Akses alat berat dan pengangkutan hasil galian tidak tersedia, karena pemukiman yang cukup padat di pinggiran Sungai Babura, ” katanya.

Pihaknya berharap, Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang berperan aktif agar nantinya pengerukan dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas alur sungai dan melebarkan pinggiran sungai yang menyempit.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut 1 September 2020 lalu, Maman juga memohon kerja sama semua pihak agar masalah banjir dapat diatasi.

Menurut Ketua Komisi D Anwar Sani Tarigan kepada Waspada, ada dana sekitar Rp 100 miiar dari APBN melalui Dinas PUPR, yang seharusnya untuk menangani pengerukan DAS di Sumatera Utara, namun terpaksa dikembalikan ke pusat, diduga karena tak tuntasnya masalah sosial di lapangan, khususnya di bantaran sungai yang rawan banjir.

Anggota komisi D yang tak berkenan disebut namanya menyebutkan, Pemkab Deli Serdang terkesan tak proaktif menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial itu, terutama di kawasan DAS di Deli Serdang. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2