Waspada
Waspada » Bupati Labura Nonaktif Dituntut 2 Tahun Penjara
Headlines

Bupati Labura Nonaktif Dituntut 2 Tahun Penjara

KHARRUDDIN Syah saat mendengarkan sidang tuntutan di PN Medan, Kamis (18/3). Bupati Labura nonaktif itu dituntut 2 tahun penjara. Waspada/Rama Andriawan
KHARRUDDIN Syah saat mendengarkan sidang tuntutan di PN Medan, Kamis (18/3). Bupati Labura nonaktif itu dituntut 2 tahun penjara. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) nonaktif Kharruddin Syah alias H Buyung, dituntut jaksa KPK dengan pidana 2 tahun penjara, dalam persidangan virtual di Ruang Cakra II Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (18/3).

Ia dinyatakan bersalah melakukan perbuatan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) P-APBN Pemkab Labura tahun 2017-2018.

“Menyatakan terdakwa h alias H Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Jaksa KPK Budhi S di hadapan Hakim Ketua Mian Munthe.

Dalam nota tuntutannya, Bupati Labura nonaktif selain dituntut 2 tahun penjara, jaksa KPK juga membebankan terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa KPK menyebutkan, terdakwa bersama dengan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Pemkab Labura memberikan uang secara bertahap kepada anggota DPR RI Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono sejumlah Rp200 juta serta kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Kemenkeu sebesra SGD242.000 dan Rp400 juta.

Uang tersebut direncanakan untuk pengurusan perolehan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P TA 2017) Pemkab Labura dan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2018 (DAK APBN TA 2018) Bidang Kesehatan untuk Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kab. Labura.

Pidana Korupsi Bersama-sama

Sementara, terdakwa Agusman Sinaga dituntut pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Agusman memberikan uang kepada Yaya Purnomo yang waktu itu menjabat Kasie Pengembangan pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukimam pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Rifa Surya selaku Kasi Dak Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Jaksa KPK menyatakan para terdakwa terbukti secara dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Atau, pidana Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana,” pungkas jaksa.

Atas tuntutan itu, Hakim Ketua Mian Munthe menunda persidangan pekan depan dengan agenda pembelaan dari para terdakwa.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa dijelaskan, Kharruddin Syah selaku Bupati Labura saat itu membagi peruntukan DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp49 miliar menjadi dua bagian yakni pelayanan kesehatan dasar Rp19 miliar dan pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar, namun belum disetujui oleh

Kemenkes RI agar ditampung dalam DAK APBN-Perubahan TA 2017 dan 2018.

Ia kemudian, memerintahkan Agusman Sinaga, selaku Kepala Bappeda Labura untuk meminta bantuan Yaya Purnomo (pejabat Kemenkeu RI) guna menyelesaikan kendala tersebut.

Yaya kemudian meminta Wabendum PPP 2016-2019 Puji Suhartono, yang merupakan rekan kuliahnya saat program doktoral, untuk membantu pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kab. Labura.

Kemudian Puji meminta mantan wakil ketua Komisi IX DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz, untuk mengupayakan adanya desk pembahasan RKA DAK Bidang Kesehatan Kab Labura. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2