Waspada
Waspada » BKD DPRD Medan Akan Segera Panggil Edi Saputra
Headlines Medan

BKD DPRD Medan Akan Segera Panggil Edi Saputra

MEDAN (Waspada): Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan akan segera memanggil oknum anggota DPRD Medan Fraksi PAN, Edi Saputra terkait surat yang dilayangkannya ke Satpol PP menggunakan stempel DPRD Medan meminta penangguhan pembongkaran rumah warga di Jalan Mangkubumi Medan.

“Ini kasus kedua kalinya. Pertama dilakukan Aulia Rahman. Tapi lebih pelik yang dilakukan oleh Edi Saputra ini. Karena menggunakan stempel DPRD tanpa diketahui pimpinan sehingga diduga stempel yang dipakai palsu. Kita akan tertibkan anggota yang berbuat seperti ini. Ke depan kita minta, jangan ada lagi yang seperti ini, ini terakhirlah. Kita akan menyikapi ini,” tegas Ketua BKD DPRD Medan Robi Barus di ruang kerjanya, Senin (3/8).

Seharusnya, lanjutnya, apa yang dilakukan Aulia Rahman dan sudah diproses oleh BKD DPRD Medan menjadi pembelajaran bagi anggota dewan yang lain.

“Tapi kok masih terjadi juga. Ini sangat disesalkan. Dan kita akan panggil Edi Saputra dan mungkin akan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas lagi agar ke depan tidak menjadi preseden buruk bagi lembaga DPRD Medan. Jangan sampai ada lagi anggota dewan lainnya yang coba membuat surat serupa seperti itu,” tegas Robi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan ini.

Sebenarnya, lanjut anggota Komisi I ini, sudah berulangkali disampaikan, untuk apa buat surat.

Pakai telepon saja bisa jika memang ada keperluan membantu masyarakat.

“Jangan sedikit-sedikit buat surat. Latah itu namanya. Kalau dewan mengeluarkan memo sah saja, namun jangan menggunakan stempel. Apalagi stempel yang diduga dibuat sendiri oleh individu bersangkutan menggunakan logo DPRD Medan. Yang boleh menggunakan stempel hanya unsur pimpinan dewan dan sekwan,” cetusnya.

Dengan adanya kasus untuk kedua kalinya ini, Robi akan menyarankan sekwan untuk menyelenggarakan pembekalan bagi anggota dewan.

Hal itu dilakukan agar para angota dewan lebih paham lagi bagaimana mekanisme, maupun tugas dan fungsi dewan.

“Atau nanti kita sarankan ke sekwan untuk kembali memberi pembekalan kepada para anggota dewannya. Dengan harapan agar mereka lebih paham lagi. Ini sepertinya anggota dewannya tidak paham dan suka-sukanya buat surat keluar. Apalagi dewannya baru. Dua kasus ini kan dewannya baru semua,” ujar Robi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah, mengakui tidak bisa memungkiri bahwa stempel diduga palsu yang digunakan oleh oknum anggota DPRD Medan Edi Saputra yang ditujukan ke Satpol PP beberapa waktu lalu masuk ke ranah pidana.

“Saya tidak pungkiri masuk ranah pidana. Tapi yang jelas, yang berhak menyetempel surat keluar pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD. Di luar itu tidak dibenarkan dan tidak berhak,” katanya.

Dikatakan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, atas nama lembaga DPRD dan Partai PAN Kota Medan minta maaf apabila memang ada anggotanya yang melaksanakan semua kegiatan di luar prosedural.

“Urusan internal tentunya kami akan mengambil langkah internal. Salah satunya meminta klarifikasi. Saya memanggil ketua fraksi untuk mendengarkan persoalannya, karena di situ ada kelompok fraksi,” katanya.

Edi Saputra saat diklarifikasi mengatakan, apa yang dilakukannya tersebut untuk membantu warga yang minta tolong kepadanya.

Sedangkan penggunaan kop surat lembaga dan stempel, tidak melanggar aturan secara kode etik, tatib dan PP 12/2018.

“Lalu yang dilanggar dimananya? Pasal mana yang dilanggar di kode etik, tatib dan PP 12 itu?,” tanyanya.

Sekretaris Fraksi PAN ini mengungkapkan, bahwa stempel yang digunakannya itu tersedia di sekretariat.

“Namanya memo sudah biasa. Dari dulu juga ada, kenapa sekarang dipersoalkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Medan Hasyim saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengungkapkan bahwa sah saja anggota dewan membuat memo pribadi.

Apalagi menyangkut kepentingan warga yang membutuhkan pertolongan dewan.

Hanya saja, Hasyim mempertanyakan penggunaan stempel yang digunakan oleh dewan tersebut.

“Yang boleh menggunakan stempel resmi adalah Ketua DPRD Medan dan yang memegang stempel tersebut hanya sekretaris dewan,” tegas Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2