Waspada
Waspada » Biden Janji Hukum Pembunuh Khashoggi, Saudi-UAE Menolak Laporan AS Terkait Keterlibatan MBS
Headlines Internasional

Biden Janji Hukum Pembunuh Khashoggi, Saudi-UAE Menolak Laporan AS Terkait Keterlibatan MBS

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bakal menghukum pihak-pihak yang diduga melanggar hak asasi manusia terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. AP

WASHINGTON, AS (Waspada): Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bakal menghukum pihak-pihak yang diduga melanggar hak asasi manusia terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi.

Dikutip dari Reuters, Minggu (28/2/2021), Biden mengatakan hal itu usai berdialog dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud, pada Kamis pekan lalu.

“Saya berbicara dengan Raja (Salman) kemarin, dan saya menyampaikan dengan jelas bahwa beberapa aturan main akan berubah dan kami akan menyampaikannya pada Jumat atau Senin pekan pekan depan. Kami akan meminta pertanggungjawaban terhadap dugaan pelanggaran HAM,” kata Biden dalam wawancara dengan Univision, Sabtu waktu setempat.

Biden juga menyinggung soal hubungan luar negeri AS dan Saudi yang kemungkinan bakal berubah dari masa kepemimpinan pendahulunya, Donald Trump.

Mendiang Khashoggi merupakan seorang kolumnis surat kabar The Washington Post yang kerap mengkritik Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman.

Ia dinyatakan tewas dibunuh di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada Oktober 2018 setelah sempat dinyatakan hilang.

Meski sempat membantah, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas di dalam gedung konsulatnya. Namun, mereka berkeras bahwa kerajaan tak terlibat pembunuhan jurnalis itu.

Mereka menegaskan pembunuhan itu dilakukan oleh pejabat Saudi tanpa diketahui siapapun.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap tim pembunuh yang disebut-sebut bergerak di bawah perintah Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), Pasukan Harimau, atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan Khashoggi.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka akan memblokir aset Pasukan Harimau.

AS juga melarang semua transaksi dengan tim yang mereka sebut dengan nama Rapid Intervention Force tersebut.

Selain Pasukan Harimau, seorang pejabat intelijen Saudi, Ahmed al-Asssiri, juga menjadi target sanksi serupa karena keterlibatannya dalam pembunuhan Khashoggi.

Dalam laporan intelijen AS, sang Putra Mahkota adalah pemimpin de facto Saudi, sehingga tak mungkin keputusan besar untuk menghabisi nyawa Khashoggi diambil tanpa sepengetahuannya.

Assiri merupakan bagian dari lingkaran dalam MbS. Ia sebenarnya sempat diadili atas keterlibatannya dalam pembunuhan Khashoggi, tapi akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan.

Menolak laporan keterlibatan MBS

Sementara itu, pemerintah Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) memilih mendukung sekutu mereka, Arab Saudi, menolak laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

“Bahrain menolak segala hal yang mencoreng kedaulatan Arab Saudi,” demikian isi pernyataan pemerintah Bahrain yang disiarkan melalui kantor berita BNA, seperti dikutip Reuters, Sabtu (27/2).

Pemerintah Bahrain menyatakan mereka mendukung peran Saudi, Raja Salman, serta Pangeran Mohammed bin Salman yang berupaya mempertahankan keamanan dan stabilitas di kawasan Arab, serta mendukung perkembangan perekonomian dunia.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi membantah isi dokumen intelijen Amerika Serikat (AS) yang menyebut keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018 lalu.

Mereka menyatakan dokumen itu berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat.

MBS disebut tahu dan memberi lampu hijau dalam operasi pembunuhan Khashoggi di dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (reuters/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2