Waspada
Waspada » Bermasalah, DPRA Panggil Perusahaan Di Nagan Raya Dan Aceh Barat
Aceh Headlines

Bermasalah, DPRA Panggil Perusahaan Di Nagan Raya Dan Aceh Barat

DPR Aceh dari Komisi V dan Sekda Nagan Raya serta DPRK Nagan Raya Komisi III SKPK dan pimpinan perusahaan Nagan Raya-Aceh Barat dalam pertemuan di Aula Sekdakab Nagan Raya, Selasa (19/1). Waspada/Muji Burrahman
DPR Aceh dari Komisi V dan Sekda Nagan Raya serta DPRK Nagan Raya Komisi III SKPK dan pimpinan perusahaan Nagan Raya-Aceh Barat dalam pertemuan di Aula Sekdakab Nagan Raya, Selasa (19/1). Waspada/Muji Burrahman

NAGAN RAYA (Waspada): Akibat banyaknya pengaduan masalah perusahaan di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat, DPR Aceh dari Komisi V memanggil sejumlah perusahaan untuk meminta pertanggung jawaban temuan masyarakat di Aula Sekdakab Nagan Raya, Selasa (19/1).

Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR Aceh itu berlangsung di ruang rapat utama Setdakab Nagan Raya yang dihadiri oleh Sekda Ir Ardimartha dan sejumlah kepala SKPK terkait.

Dari DPRA langsung dipimpin oleh Ketua Komisi V, M Reza Fahlevi Kirani, Fraksi PNA.

Selain ketua Komisi V, hadir Ansari Muhammad SPT, MI, Tarmizi SP, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI, Muslem Syamsuddin, M Yunus, Nora Idah Nita SE, Drs H Asib Amin, Salihin, Syamsuri, AMK, dan Sofyan Puteh.

Sementara dari perusahaan hadir pimpinan ULP PLN (PLTU 1-2), pimpinan PT MPG yang mengerjakan proyek PLTU 3-4 dan pengurus PT Mifa Bersaudara.

Dari DPRK Nagan Raya terlihat hadir, Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya Dedy Irmayanda SP, MM, Ketua Komisi III Zulkarnain, Ketua Komisi II Hasan Mashuri, dan Ketua Fraksi PA Juned Aryanto dan Sugianto.

Ketua Komisi V DPR Aceh Reza Fahlevi Kirani mengatakan, ada beberapa permasalahan yang ditampung di bidang tenaga kerja lokal Aceh yang penyerapannya masih minim, keberadaan limbah dan polusi dari debu batubara, bahkan hingga pengikisan pantai diduga karena adanya proyek pembangunan dermaga milik perusahaan yang berada di bibir pantai kawasan Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya.

“Kami pertanyakan pertama visa 87 TKA yang awalnya tidak ada, tiba-tiba yang tidak sesuai dengan yang diberikan data dari transmgrasi Nagan Raya, bisa ada. Kita minta penjelasannya, begitu juga masalah debu tadi tidak ada jawaban detail maka kami minta selama 3 bulan persoalan debu batubara dari Mifa harus sudah tuntas,” kata Reza Fahlevi.

Pihaknya tak ingin kehadiran perusahaan di sana malah membuat rakyat sengsara, namun pihaknya berharap kehadiran industri harus bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut ketua komisi III DPRK Nagan Raya juga menyampaikan beberapa kendala pihaknya selama ini terkait fungsi pengawasan di bidang pertambangan yang kini sepenuhnya berada di provinsi.

“Sehingga “giwang” kabupaten kurang terasa di mata perusahaan,’’ kata Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya Zulkarnain.

Pada sisi akhir dalam kunker tersebut anggota DPRA yang turut didampingi oleh DPRK Nagan Raya, Sekdakab Nagan Raya, kepala Bappeda dan Camat Kuala Pesisir melihat langsung lokasi pengikisan badan jalan dan kerusakan alam di pantai Naga Permai. (b22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2