Waspada
Waspada » Beredar Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Bupati Labura, Ini Kata KPK
Headlines Sumut

Beredar Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Bupati Labura, Ini Kata KPK

JUBIR KPK RI Ali Fikri. Beredar permohonan penangguhan pemeriksaan oknum Bupati Labura. Waspada/Ist
JUBIR KPK RI Ali Fikri. Beredar permohonan penangguhan pemeriksaan oknum Bupati Labura. Waspada/Ist

AEKKANOPAN (Waspada): Beredar permohonan penangguhan pemeriksaan Bupati Labura. Beredarnya surat tersebut setelah KPK menggeledah rumah pribadi oknum ASN, pengusaha, RSUD Aekkanopan, kantor, rumah dinas terkait pengembangan suap DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.

Melalui kuasa hukumnya, isi surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2020 mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan perkara tindak pidana dengan Sprindik nomor: Sprin Dik/35/DIK 00/01/04/2020 tanggal 17 April 2020 diperiksa sebagai saksi dan selanjutnya diperiksa sebagai tersangka.

Selain itu surat panggilan KPK No: 2986/DIK 01 00/23/07/2020 menghadap penyidik KPK Rizka Anungnata beserta tim di Polres Labuhanbatu.

Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum oknum Bupati Labura menjelaskan bahwa kliennya ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten Labura.

Beredar permohonan penangguhan pemeriksaan oknum Bupati Labura dengan alasan akan dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 agar terciptanya situasi kondusif dan aman serta permintaan pemeriksaan setelah Pilkada.

Berkaitan dengan surat tersebut, Waspada mencoba konfirmasi Jubir KPK Ali Fikri via WhatsApp dengan balasan “Kami akan cek dulu”, katanya, Minggu (2/8).

Sebelumnya pada hari yang sama, Selasa (14/7) lalu, KPK menggeledah rumah pribadi oknum ASN inisial AS di Lingkungan Pulo Terutung Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kualuhhulu, Kabupaten Labura.

Begitu juga rumah oknum pengusaha inisial AH di Kisaran Kabupaten Asahan dan Kantor Bupati Labura digeledah KPK.

Usai menggeledah 3 titik, KPK kembali menggeledah rumah Dinas Bupati dan RSUD Aekkanopan di Sawah Lebar, Kec Kualuh Selatan, Rabu (15/7).

Dalam penggeledahan tersebut, KPK memboyong sejumlah dokumen penting sekaligus mencek fisik bangunan RSUD Aekkanopan.

Selanjutnya penyidik KPK memeriksa sebanyak 26 saksi di Mapolres Labuhanbatu, Kamis (16/7) lalu termasuk oknum Bupati Labura.

Namun informasi beredar, Selasa (28/7) Bupati Labura mangkir memenuhi panggilan KPK dengan alasan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan perkara pidana ditujukan pada Ketua KPK. (c04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2