MEDAN (Waspada): Pasca pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9) sejumlah warga masyarakat Kota Medan menentang kebijakan pemerintah karena yang dinilai tidak prorakyat dan akan menambah beban kehidupan rakyat kecil.
Kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi hari ini, menunjukkan bahwa pemerintah rezim Jokowi ini tidak punya sensitifitas terhadap kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang semakin berat.
Seharusnya pemerintah jokowi tidak menaikkan harga BBM apapun alasannya karena BBM adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia.
“Seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Alasannya, kenaikan harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga harga kebutuhan pokok lainnya, yang pasti akan sangat membebani kehidupan rakyat Indonesia yang memang saat ini semakin terpuruk, terutama sejak dilanda pandemi Covid-19 sejak 3 tahun belakangan ini,” tegas Ustadz Rafdinal SSos, MAP kepada Waspada, Sabtu (3/9).
Rafdinal menyebutkan, beberapa waktu rakyat senang karena pemerintah batal menaikkan harga BBM, tapi justru sekarang pemerintah menaikkan BBM. Oleh sebab itu, rakyat meminta agar pemerintah segera membatalkan kenaikan BBM karena kebijakan ini sangat memberatkan rakyat.
“Pemerintah harus mencari solusi kalau BBM tidak naik akan membebani APBN, jangan pemerintah hanya bisa menaikkan BBM dengan alasan agar rakyat bisa mandiri,” ujar Ustadz Rafdinal yang juga Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Medan ini.
Hal senada juga dilontarkan oleh Elviani,54, ibu rumah tangga yang juga pemilik usaha pengangkutan Medan-Pekanbaru.
“Dengan berat hati kami harus menerima keputusan sepihak yang diumumkan oleh pemerintah demi jalannya roda transportasi untuk mengangkut penumpang dari Medan menuju Pekanbaru, Provinsi Riau,” ujar Elviani.
Elviani mengharapkan, meski harga BBM naik namun yang penting stok BBM harus tercukupi dan lancar tanpa terlihat lagi antrian panjang di sejumlah SPBU, terutama SPBU-SPBU yang beroperasi di sepanjang jalan lintas Sumatera.
“Selama beberapa hari ini terlihat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU yang ada di sepanjang jalan lintas Sumatera. Apakah ini spekulasi dari pengusaha SPBU terutama menjelang kenaikkan BBM atau motif lainnya kita tidak tau, yang penting stok BBM harus tersedia,” harap Elviani.
Elviani menambahkan, kenaikkan BBM ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pro rakyat kecil, apalagi dengan adanya kenaikan BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan sembilan bahan pokok.
Sengsarakan Nelayan
Sementara itu, Rahman Gafiqi , 40, tokoh pemuda dan aktivis nelayan kecil di pesisir Medan Utara menegaskan bahwa kenaikan BBM akan semakin menyengsarakan kalangan nelayan berskala kecil.
“Selama ini, nelayan kecil mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi, sekarang kesulitan itu akan diperparah dengan adanya kenaikan harga BBM,” sebut Rahman.
Rahman menegaskan bahwa pemerintah dinilai tidak memperhatikan nasib nelayan kecil dan tidak pro dengan rakyat bawah yang hidupnya pas-pasan.
“Seharusnya pemerintah membenahi penyaluran minyak bersubsidi kepada para nelayan di pesisir Selat Malaka dan bukan menaikkan harga BBM,” tegas Rahman. (m27)
