JAKARTA (Waspada): Badan Anggaran, (Banggar)DPR RI menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( APBN), 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
“Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan sehingga usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun,” kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Menurut Said, perubahan postur APBN ini karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia, sehingga subsidi energi makin membengkak.
“Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun,” ujarnya.
Perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.
“Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.
Di sisi lain, kata Said Abdullah, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.
Dengan demikian, tambah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) itu, belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN, naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Said, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.
Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.
“Lebih rendahnya perencanaan defisit akan makin mempermudah pemerintah soft landing ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada tahun 2023,” pungkas Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah (j05)