Waspada
Waspada » Bakamla Terkesan Diam, Gabion Belawan Tempat Mangkal Kapal-kapal Pukat Trawl
Headlines

Bakamla Terkesan Diam, Gabion Belawan Tempat Mangkal Kapal-kapal Pukat Trawl

KAPAL-kapal pukat baukeami dan pukat trawl yang banyak mangkal di Gabion Belawan. Gabion Belawan kini jadi tempat mangkal kapal-kapal pukat trawl. Waspada/Andi Aria Tirtayasa
KAPAL-kapal pukat baukeami dan pukat trawl yang banyak mangkal di Gabion Belawan. Gabion Belawan kini jadi tempat mangkal kapal-kapal pukat trawl. Waspada/Andi Aria Tirtayasa

BELAWAN (Waspada): Puluhan kapal-kapal pukat harimau (trawl) berkedok pukat ikan (PI), kapal pukat baukeami dan lamparan dasar makin meresahkan para nelayan berskala kecil dan nelayan tradisional. Hingga kini, belum ada tindakan tegas dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan PSDKP Stasiun Belawan.

Ironisnya lagi, kapal-kapal pukat trawl milik pengusaha bermata sipit dan pribumi mangkalnya di Gabion Belawan.

Meski mangkalnya berdekatan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan namun tak tersentuh oleh aparat penegak hukum di perairan.

Bahkan sejumlah organisasi yang mengatasnamakan nelayan tak ada yang berani memprotes operasional kapal-kapal pukat trawl.

Ironis memang, usaha ilegal namun praktiknya tetap berjalan mulus meski nelayan tradisional yang semakin sengsara karena dampak aktivitas kapal-kapal pukat trawl tersebut.

Rahman Gafiqi SH, aktivis nelayan kepada Waspada, Sabtu (6/3) di tangkahan nelayan Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan menuturkan, aktivitas kapal-kapal pukat trawl dan kapal pukat baukeami tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

Namun sepertinya ada pembiaran tanpa ada tindakan serius dari pemerintah sehingga berdampak pada nelayan tradisional.

“Pemerintah sepertinya tidak serius dengan keluhan para nelayan tradisional, karena sampai sekarang tidak ada tindakan terhadap kapal-kapal pukat trawl yang menangkap ikan di zona tangkapan nelayan kecil,” tegas Rahman.

Selain itu, tambah Rahman, instansi penegak hukum yang tergabung dalam Badan Keamanan Laut terkesan diam saja, seolah-olah menunggu massa nelayan untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran baru mau bertindak.

Dijelaskan Rahman, massa nelayan sudah pernah melakukan aksi unjuk rasa di kantor PSDKP Stasiun Belawan bahkan ada larangan keras beroperasinya kapal jaring ikan trawl (pukat harimau) di kantor PSDKP.

Namun nyatanya, operasionalnya di lapangan justru melanggar zona penangkapan ikan yang telah ditentukan mengakibatkan anak ikan sampai ke cicit ikan habis tereksploitasi.

Yang sangat disesalkan Rahman, alat tangkap tak ramah lingkungan dan ekosistem laut banyak ditemui di Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan.

Rahman berharap besar kepada Wali Kota Medan yang baru dilantik agar memberikan skala prioritas terhadap kesejahteraan nelayan berskala kecil dan nelayan tradisional yang berada di pesisir Medan Utara.

“Sangat kompleks sekali permasalahan nelayan kecil. Mulai dari masalah aktivitas kapal-kapal pukat trawl hingga langkanya solar subsidi yang diperoleh nelayan kecil. Mafia solar bersubsidi dan pemilik kapal pukat trawl menguasainya selama bertahun-tahun,” beber Rahman yang juga Ketua Aliansi Nelayan Kecil Modern-Indonesia (ANKM-I) Sumut.

Tidak Ada Tindakan

Sementara itu, sejumlah nelayan pancing cumi maupun jaring selapis juga mengeluhkan banyaknya kapal pukat trawl yang bermarkas di Gabion Belawan namun tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Menurut nelayan kecil, Kapal jaring ikan trawl merupakan alat penangkap ikan tak ramah lingkungan yang bersifat aktif dimana sistem pengoperasiannya hingga kandas menyentuh ke dasar laut, sehingga merusak ekosistem di dasar laut.  Akibatnya habitat terumbu karang habis terangkat.

“Jaring ikan trawl dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar ditambah pemberat papan  mirip, seperti badan kura-kura dilanjutkan dengan menurunkan jaring ikan trawl di laut, bahkan kerap beroperasi pada malam hari,” keluh nelayan yang takut namanya disebutkan.

Menurut nelayan tersebut, pelarangan beroperasinya kapal jaring ikan trawl penangkap ikan ini, disebabkan alat penangkap ikan jaring trawl ini merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Alasannya, alat tangkap tersebut  dapat menyebabkan kerusakan sumber daya Ikan dan lingkungannya.

Selain itu, tambah nelayan tersebut,  penggunaan alat bantu kapal jaring ikan trawl penangkap ikan tersebut, menggunakan sebuah alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Seharusnya menggunakan alat jaring ikan ukuran standar yang telah ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu sesuai dengan persyaratan

Nelayan kecil tersebut menambahkan, dengan menggunakan berupa jaring ikan trawl ini, produksi sumberdaya ikan akan semakin menurun, dikarenakan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan (over fishing).

Hal ini sudah melebihi dari kemampuan populasi ikan untuk meningkatkan perkembangbiakan kembali jumlahnya, sehingga menyebabkan stok ikan berkurang di wilayah pengelolaan perikanan.

“Selain stok ikan berkurang, tangkapan nelayan kecil dan nelayan tradisional semakin minim bahkan tidak bisa memberikan penghasilannya untuk istri dan keluarganya,” tutur nelayan kecil yang mangkal di tangkahan nelayan Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. (m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2