Waspada
Waspada » Arist Merdeka Sebut Ketua Panwascam Di Toba Layak Dihukum 20 Tahun Penjara Dan Kebiri
Headlines Sumut

Arist Merdeka Sebut Ketua Panwascam Di Toba Layak Dihukum 20 Tahun Penjara Dan Kebiri

KETUA Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait saat memberikan keterangan Pers. Waspada/Ist
KETUA Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait saat memberikan keterangan Pers. Waspada/Ist

TOBA (Waspada): Arist Merdeka sebut Ketua Panwascam di Toba layak dihukum 20 tahun penjara dan kebiri. Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Toba Samosir, inisial BT, 46, juga berprofesi sebagai wartawan terduga pelaku kejahatan seksual yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri layak dan patut diancam dengan pidana 20 tahun penjara dan hukuman tambahan berupa “Kastrasi” yakni kebiri melalui suktik kimia setelah menjalani pidana pokoknya.

Mengingat kejahatan yang dilakukan terduga pelaku merupakan kejahatan kriminal luar biasa (extraordinary crime), tidak ada toleransi dan kata damai atas kejahatan kemanusiaan, apalagi dilakukan kepada ponakannya sendiri.

Sesungguhnya pelaku menjadi benteng dan garda terdepan untuk melindungi dan menjaga masa depan keponakannya, bukan justru merusak masa depan anak.

“Dalam perspektif perlindungan anak, perbuatan pelaku tidak bisa ditoleransi,” demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Perlindungan Anak dalam keterangan persnya yang diterima Waspada, Rabu (23/9).

Lebih lanjut dalam keterangan persnya Arist Merdeka menyampaikan terima kasih dan apresiasi setingi-tingginya kepada seluruh jajaran Kasatreskrimum Polres Tobasa yang secara cepat dan segera menindaklanjuti laporan keluarga korban.

Aksi cepat ini tentu tidak terlepas dari komitmen dari Kapolres Toba.

Oleh karenanya, demi kepentingan utama dan keadilan bagi korban, Komnas Perlindungan Anak meminta Polres Toba untuk menjerat pelaku dengan sangkaan melakukan kejahatan seksual luar biasa dan sekaligus menjerat pelaku dengan dua ketentuan Undang-undang sekaligus yakni Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan dapat ditambahkan juga dengan hukum tambahan berupa kastrasi atau kebiri suntik kimia dan pemasangan chip untuk memantau gerak-gerik pelaku setelah menjalani pidana pokoknya.

Tambahan pidana pokok dan hukuman tambahan ini didasarkan pada bahwa pelakunya adalah orang terdekat anak khususnya keluarga terdekat yang sesungguhnya berperan melindungi anak akan tetapi jutru BT merusak masa depan anak maka selayaknyalah ditambahkan sepertiga dari ketentuan pidana pokoknya.

“Dengan ketentuan ini, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan dapat menuntut pelaku dengan ancaman hukuman maksimal dan sesuai bahwa kejahatan seksual yang dilakukan pelaku,” tambah Arist.

Untuk kepentingan mengawal proses hukum atas kasus ini dan untuk pemulihan dan menguatkan psikologis korban, Komnas Perlindungan Anak untuk segera membentuk Tim Advokasi dan litigasi untuk Pemulihan Psikologis dan Reintegrasi korban.

Tim terpadu ini akan melibatkan tenaga psikologis, P2Tp2A dan pegiat Perlindungan Anak di Tobasa.

“Saya akan minta Parlin Sianipar selaku kordinator Pelaksana Tim Terpadu ini,” ungkap Arist.

Sebelumnya, Ketua Panwascam di Tobasa BT, 46, diduga cabuli ponakannya sendiri SB, 16, sejak 8 tahun silam.

Aksi bejat BT terbongkar pasca korban didampingi pengurus punguan Butarbutar wilayah Bonapasogit, Sahat Butar-butar membuat pengaduan resmi ke Unit PPA Polres Toba Samosir Minggu 20 September 2020 dengan nomor LP: STPL/203/IX/2020/SU/TBS. (a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2