MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Santoso SH, MH (foto) mendesak pemerintah untuk menyelamatkan 16 juta petani sawit di Indonesia yang terdampak akibat larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO), sehingga berdampak pada penurunan harga tanda buah segar (TBS) produk kelapa sawit.
“Kita minta selamatkan para petani sawit yang jumlahnya diperkirakan 16 juta orang di 22 provinsi produsen sawit di Indonesia, “ kata Santoso kepada Waspada di Medan, Selasa (17/5).
Anggota dewan dari Fraksi Demokrat itu merespon aksi demo yang digelar ribuan massa petani sawit di Jakarta, untuk memprotes kebijakan larangan ekspor CPO.
Menyikapi ini, Santoso menegaskan, larangan ekspor minyak goreng dan CPO telah berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
“Oleh karena itu, kita mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang larangan ekspor sawit dan minyak goreng,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Santoso dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, kebijakan larangan ekspor CPO atau pun turunannya sudah langsung menurunkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani hingga Rp1.555 per kg dibanding pekan lalu yang tercatat Rp2.100 per kg dan sebelumnya Rp 3.655 per kg.
“Hampir semua pabrik kelapa sawit (PKS) merespon dengan langsung mematok penurunan harga TBS petani,” katanya.
Karenanya, lanjut Santoso, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan No. 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.
Padahal, tambahnya, petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha) sedangkan yang 93 persen, yakni petani swadaya terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun.
Saat ini, dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.
Santoso menyebutkan, permasalahan anjloknya TBS diduga kuat terjadi karena pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi.
Akibatnya, pemerintah mengambil kebijakan melarang ekspor CPO dan Bahan Baku MGS. Oleh karena itu Santoso juga meminta Presiden tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).
“Untuk menjaga jangan sampai gagal, pihaknya meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri. Selain itu, kita juga meminta aparat terkait untuk menindak tegas para spekulan yang ingin mempermainkan harga, untuk kepentingan segelintir oknum maupun pihak-pihak tertentu,” pungkas Santoso. (cpb)
